Webinar KBPII, Pakar Hukum Pandang RUU HIP Tak Jelas

AKTAIMDONESIA.COM, JAKARTA – Sebuah Rancangan Undang-Undang yang saat ini sedang hangat di bahas di Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) RI, yakninya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Mantan Ketua Mahkamah Konstiusi (MK), Hamdan Zoelva memandang RUU HIP tidak memiliki kerangka berpikir yang jelas

Hamdan menyayangkan pembahasan RUU HIP tidak menempatkan Pancasila sebagai paradigma pokok dalam kehidupan bernegara (Philosofisch grondslag)

Hal ini disampaikan dalam kegiatan webinar pengurus pusat KB PII dengan tema “Dasar Negara Dalam Perpektif Indonesia Masa Depan” Sabtu 6 Juni 2020, melalui jaringan Zoom.

Hadir sebagai Narasumber : Prof Dr Din Syamsuddin (Mantan Ketua PP Muhamadiyah), Ali Taher Parangsong (Anggota Baleg DPRRI dari Fraksi PAN), Hamdan Zoelva (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara), Prof Suteki (Guru Besar Filsafat Pancasila dan Sosiologi Hukum) dan Tuty Mariani (KBPII).

Hamdan Zoelva menjelaskan Pancasila merupakan filosofi dasar bernegara yang menjadi haluan dari aspek ekonomi, hukum, maupun politik.

Pancasila, menurut Hamdan diambil dari kepribadian nilai-nilai bangsa Indonesia, pembahasan tentang Pancasila tidak berhenti di tanggal 1 Juni.

Refly Harun

Tetapi, lanjut Hamdan Dekrit 5 Juli 1959 telah mengakomodir kepentingan kelompok Islam dan nasionalis yang mengakui spirit Piagam Jakarta dalam UUD, ungkapnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan Pancasila merupakan dasar negara, dan yang harus berpancasila terlebih dahulu adalah pemerintah.

Negara harus menjalankan fungsinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sementara masyarakat patuh terhadap hukum dan perundang undangan, katanya.

Pancasila, menurut Refly tidak boleh menjadi alat pemukul bagi kekuatan atau kelompok yang berbeda dengan pemerintah.

Pancasila, lanjut Refly harus jadi payung bagi negara, sementara masyarakat harus patuh terhadap hukum.

“Jangan kemudian yang memberi kritik terhadap negara dianggap anti pancasila” kata Refly.

Baca Juga :  Kalajengking Masuk ke Kabin Pesawat Lion Air

Mengapa ada praktik intoleransi, kekerasan itu karena sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dijalankan dengan benar, ungkapnya.

Refy Harun mengatakan Pancasila tidak boleh diklaim sebagai personifikasi tertentu, Pancasila merupakan hasil sinkretisme dari berbagai pandangan dan pemikiran. (Rls)

__Posted on
06/06/2020
__Categories
Nasional

Author: Akta Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PropellerAds