Kolom

Urgensi Perempuan Dalam Pemilu

AKTAINDOENSIA.COM, PEREMPUAN Dalam Islam selalu berada pada posisi yang selalu diuntungkan secara fisik/material. Misalnya, jika ia sebagai istri ia dipertanggungjawabkan oleh suaminya, sebagai anak ia diurus oleh ayahnya, sebagai saudara ia di bawah perwaliaan saudara laki-laki.

Islam memberikan pembedaan (distinction), bukan pembedaan (discrimination) antara laki-laki dan perempuan. Dasar pembedaan tersebut didasarkan atas kondisi objektif fisik-biologis perempuan ditaqdirkan berbeda dengan laki-laki. Namun, perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya. (Zakiyah Munir : 1999 )

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan factor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara yang satu dan lainnya secara biologis dan sosiokultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran.

Boleh jadi dalam suatu peran dapat diperankan oleh kedua jenis makhluk tersebut seperti pekerjaan kantoran tetapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat dijalankan oleh satu jenis. Hamil, melahirkan, menyusui anak hanya dapat diperankan oleh perempuan . Akan tetapi, dilain pihak ada peran – peran tertentu secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh kaum laki- laki seperti pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan otot lebih besar, namun bukan tidak mungkin perempuan mampu memerankan pekerjaan tersebut tapi kaum laki-laki yang lebih tepat memerankannya.

Kesamaan atara perempuan dan laki – laki itu, terutama dapat dilihat dari tiga dimensi. Pertama, dari segi hakikat kemanusiaannya. Dilihat dari hakikatnya sebagai manusia, Islam memberikan kepada perempuan sejumlah hak untuk meningkatkan kualitas kemanusiannya, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak berpolitik, dan hak- hak lain yang berkenaan dengan urusan publik.

Kedua, dari segi pelaksanaan ajaran agama, Islam mengajarkan bahwa peremuan dan laki – laki sama – sama mendapat pahala amal soleh yang diperbuatnya. Sebaliknya, keduanya pun akan mendapatkan siksaan atas dosa yang diperbuat. Tidak satupun amalan dalam Islam yang memberikan keistimewaan kepada salah satunya.

Baca Juga :  Yang Paling Kotor dari Kamar Hotel

Ketiga, dari segi hak- hak dalam keluarga Islam memberikan hak mendapatkan nafaqah dan hak waris kepada perempuan meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang diberikan kepada laki- laki. Selain waris, perempuan dinyatakan bisa menjadi saksi, menerima mahar dan di akikahkan ketika lahir. Sebelumnya, hak- hak tersebut tidak dikenal dalam tradisi Arab.

Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan tuntutan cerai bila mana ia menghendaki demikian. Hak ini pun sebelumnya tidak dikenal dalam tradisi Arab pada masa itu. Bahkan, poligami yang sebelumnya sudah menjadi tradisi yang kuat, ternyata oleh Islam hanya boleh dilakukan kalau pihak istri merasa dirinya diperlakukan adil. (Siti Musdah Mulia : 2006)

Yang pasti, Islam telah berperan besar dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan. Kalau dalam masyarakat sebelum datangnya Islam kaum perempuan diperlakukan sebagai “barang” yang hampir – hampir tidak mempunyai hak, maka ajaran Islam secara drastis memperlakukan kaum perempuan sebagai “manusia” yang mempunyai hak- hak tertentu sebagaimana layaknya kaum laki- laki.

Dalam Islam, kaum perempuan memperoleh berbagai hak sebagaimana halnya kaum laki- laki. Sebagaimana salah satu contoh dapat di lihat dalam bidang politik, Tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Sebaliknya al- Qur’an dan Hadis banyak mengisaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. seperti yang disebutkan dalam surat at- Taubah: 7 di atas.

Fakta histories sejarah Islam secara jelas memaparkan realitas kehidupan perempuan di masa Nabi. Di masa itu perempuan diizinkan berkiprah dan beraktifitas tanpa batas di sektor publik, seperti Khadijhah bint Kuwailid (istri Nabi) dan Qailah Umm Bani Ahmar. Keduanya dikenal sebagai perempuan pengusaha yang sukses. Umm Salim bint Malhan bekerja sebagai penata rias. Zainab bint Jahsyi (istri Nabi) bekerja sebagai penyamak kulit dan hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin. Asy-Syifa’ adalah perempuan pertama diserahi tugas oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai manajer yang mengelola pasar Madinah. Bahkan, ada seorang perempuan yang bernama Raithah (istri sahabat Nabi) bekerja demi menghidupi suami dan anaknya. Perempuan-perempuan lainnya seperti Umm Salamah (istri Nabi), Safiyyah, Laila al-Gaffariyah, dan Umm Sinam tercatat sebagai aktifis dan relawan kemanusiaan di medan perang menolong prajurid yang cedera dalam peperangan. (Siti Musdah Mulia : 1999).

Baca Juga :  Untuk Apa Kita di Lahirkan ke Dunia ?

Istri-istri Nabi terutama Aisyah, telah menjalankan peran politik penting, selain Aisyah, banyak perempuan lain yang terlibat dalam urusan politik dan medan perang. Tidak jarang diantara mereka turut gugur di medan perang, seperti Ummu Sinam al-Aslamiyah. Sedangkan para perempuan yang aktif di dunia politik ketika itu antara lain: Fatimah binti Rasulullah, Aisyah binti abu Bakar, Atikah binti Yazid bin Mu’awiyah, Ummu salamah binti Ya’kub, al-khaizaran binti ‘Athak dan lain sebagainya.

Hari ini, ternyata membawa pengaruh yang luar biasa terhadap iklim perpolitikan di Indonesia, termasuk dalam meilihat perempuan dalam spektrum perpolitikan Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri jejaknya di tahun 2004, setelah mengalami perdebatan panjang selama berbulan-bulan di panitia khusus RUU Pemilihan Umum, fraksi-fraksi di DPR akhirnya menyetujui adanya kuota 30% untuk perempuan dalam pencalonan legislative untuk pemilu 2004 sampai hari pada Pemilu tahun 2019 untuk mengharuskan di kepengurusan partai politik menurut Undang – undang no. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu terdapat di Pasal 173 ayat (2) point e: “ menyertakan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Dan begitu juga untuk bakal calon, bahwa “ Daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), terdapat di pasal 245 undang –undang no. 7 tahun 2017.

KEIKUTSERTAAN PEREMPUAN DALAM PEMILU

Keterlibatan perempuan dipastikan memiliki andil besar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam hal : pertama, mengatasi masalah ketimpangan gender dalam keanggotaan dan kepengurusan partai politik, kedua, mendorong partai politik membuaka ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam proses nominasi dan kandidasi baik sebagai pimpinan partai politik maupun pengisian jabatan public (legislative dan eksekutif), ketiga, mendorong partai politik lebih tanggap terhadap persoalan perempuan, keempat, mengubah agenda kebijakan dan prioritas isu kearah kepentingan social kemasyarakatan, salah satunya kepentingan pengarustamaan gender dalam setiap kebijakan pemerintah, kelima, memperbesar dukungan politik dari permpuan kepada partai.

Baca Juga :  Mempercantik Ibu Kota Rokan Hulu

Perempuan dapat membantu penyelenggaraan pemilu dalam melakukan sosialisasi, pendidikan politik, dan pendidikan pemilih kepada basis-basis perempuan agar mereka menjadi perempuan yang melek pemilu. Perempuan dapat ambil bagian sebagai petugas dan/atau peserta kampanye pemilu untuk dapat memahami secara utuh visi, misi dan program setiap partai politik dan/atau calon. Serta perempuan juga dapat ambil bagian untuk mengawasi setiap tahapan pemilu dan melaporkan kepada pengawas pemilu sesuai tingkatannya jika menemukan dugaan pelanggaran yang berpotensi menciderai integritas proses dan hasil pemilu.

Untuk itu, saatnya perempuan bergerak mengambil peran dalam proses pelaksanaan pemilu untuk dapat membangun kesadaran masyarakat dalam menolak seluruh pelanggaran-pelanggaran pemilu dengan melakukan gerakan secara terstruktur, sistematif dan massif melalui kelompok organisasi-organisasi perempuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *