Umat Terinjak Tarian Politik Oligarki

AKTAINDONESIA.COM, JAKARTA – Pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus pada Sabtu pagi, 13 Juli lalu merupakan pertemuan perdana kedua mantan Calon Presiden (Capres) tersebut setelah pengumuman pemenang pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hubungan mesra keduanya pun berlanjut hingga menjelang pelantikan Presiden beberapa hari yang lalu.

“Hubungan kami baik, bisa dikatakan kami mesra, bukan begitu, pak?” kata Prabowo, Jumat, 11 Oktober 2019.

Sangat mesra,” Jokowi menimpali sambil tertawa.

Banyak yang gak suka mungkin,” ucap Prabowo lagi

Dalam pertemuan empat mata itu, kata Jokowi, keduanya membahas soal koalisi ke depan. “Ini belum final tapi kami bicara banyak mengenai kemungkinan Gerindra masuk ke koalisi kami,” tutur Jokowi.

Demikian pembicaraan dua figur yang sedang mesra. Merenda hubungan politik di atas rakyat yang terlanjur terbelah oleh polarisasi politik. Tentu hal ini mungkin tak bisa dibayangkan sebagian benak masyarakat akar rumput ketika beberapa bulan lalu. Sejak 2014 hingga pertengahan 2019 ini bumi Indonesia terasa panas seperti beberapa senti dari gunung berapi yang hendak meletus.

Dan ketika letusan itu terjadi di aksi protes 22 – 23 Mei 2019, korban berjatuhan. Nyawa menjadi tak ada harganya. Ibu-ibu yang menangisi anak-anaknya. Masyarakat yang terlanjur beranggapan bahwa politik dalam panggung demokrasi di Indonesia adalah soal hidup dan mati, maka nyawa pun menjadi pertaruhan. Retorika-retorika pada masa menjelang dan saat Pilpres dipompa terus-menerus pada masyarakat yang (sudah) terbelah. Hitam dan putih. Pancasila versus anti-Pancasila. Moderat lawan Radikal. Baik lawan jahat.

Maka tak heran jika ada masyarakat kemudian rela mati membela salah satu kandidat. Kondisi diciptakan seakan ini adalah pertarungan hidup mati seperti di arena gladiator atau medan jihad seperti Perang Badar. Dianggap sebagai satu kebenaran mutlak. Sayangnya semua ini adalah panggung sandiwara politik.

Politisi kita terlalu licin untuk diikat dalam prinsip dan kebenaran. Politik adalah seni memperoleh kekuasaan. Lawan bertukar menjadi kawan dalam sekejap. Cacian menjadi pujian. Oposisi bertukar pakaian menjadi koalisi. Lampu kuning praktek demokrasi di Indonesia diterabas. Politik semakin nyata tanpa oposisi yang berimbang. Koalisi-konsesi dan komunikasi berjalin erat masa-masa ini. Beberapa pihak sudah mengingatkan resiko ini. Manuver Prabowo dan Gerindra menjajaki opsi koalisi berarti akan menjadi jalan tol pemerintahan tanpa oposisi kuat.

Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro mengatakan gemuknya koalisi berpotensi negara akan dikuasai elit semata. Sistem Presidensial idealnya mengedepankan azas check and balances. Hanya saja, kasak-kusuk berbagi kursi akan menjadi sistem presidensial yang pincang pengawasan. Siti Zuhro mengingatkan hal ini harus menjadi alaram bagi masyarakat sipil untuk mewaspadai kekuasaan, karena ini adalah sinyal menuju oligarki.

Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri makan siang bersama-sama.

Oligarki. Demikian kata tersebut hanya sayup-sayup terdengar ketika pemilu. Umat Islam terlalu riuh dalam politik orang baik melawan orang jahat. Melihat tokoh yang diusungnya adalah jalan keselamatan. Padahal oligarki adalah aktor, bukan sistem. Oligarki menurut Jeffrey Winters dalam Oligarchy and Democracy in Indonesia (2013) menyatakan bahwa “Oligarki bukan merujuk pada sistem kekuasaan oleh aktor tertentu.”

Oligarki adalah proses politik dan pengaturan oleh sekelompok individu kaya yang tidak hanya disokong oleh sumber daya material, tetapi juga terpisahkan dalam perbuatan yang membuat mereka berkonflik dengan sebagian besar segmen masyarakat (bahkan kadang sesama mereka). Oligarki berpusat pada tantangan poltik untuk mempertahakan kekayaan mereka.

Baca Juga :  3 Menu Makan Malam Yang Sehat

Oligarki-lah sekelompok orang di balik kuasa politik di Indonesia. Kadang kaum oligark ini juga ikut bermain dalam panggung politik. Maka kita tak perlu mengenyitkan dahi ketika panggung politik mesra-mesra saat ini kembali terjadi. Winters bahkan menunjuk, sejak pilgub DKI 2012, Joko Widodo sudah didukung oleh oligarki. Salah satunya tentu saja adalah Prabowo Subianto. (Jeffrey Winters (2013) Jika saat ini terjadi kembali hubungan yang mesra, maka ini hanyalah tarian politik lama dalam pentas oligarki.

Sumber kekayaan memang menjadi basis dari kekuatan oligarki. Mereka adalah aktor yang didukung oleh kekayaan. Oligarki seperti amfibi. Mereka dapat hidup dalam dua alam, baik itu alam otoritarian maupun alam demokrasi. Menurut Winters, “Baik dalam demokrasi atau sistem otoritarian, semakin lebar kesenjangan kekayaan, maka semakin besar kekuatan dan pengaruh individu tersebut dan semakin intens kesenjangan materi itu mewarnai motif politik dan tujuan para oligark.” (Jeffrey Winters (2013).

Winters menunjuk munculnya kaum oligarki di Indonesia. Sistem kolonialisme Belanda di Indonesia tidak menciptakan lahirnya para oligark. Namun mereka lahir sejak berkuasanya orde baru. Pengelolaan ekonomi Indonesia yang condong kapitalistik melahirkan para pengusaha kaya yang mendekat pada kekuasaan Orde Baru. Namun Suharto dapat menjinakkan para oligark ini dan menggenggam mereka lewat kekuasaaannya (Jeffrey Winters (2013).

Perlahan-lahan Keluarga Cendana lewat anak-anak Suharto kemudian menjadi kaum oligark itu sendiri dan menggangu sistem pertahanan kekayaan para kaum oligark lainnya. Suharto menolak untuk menahan anak-anaknya dan membuat mereka ikut terjun ke dalam bisnis yang melibatkan kekuasaan ayahnya.

Ironisnya Jenderal Prabowo Subianto saat itu menerima ganjaran pahit ketika berani untuk bersuara mengenai sepak terjang anak-anak Suharto. Cendana telah menjadi ancaman sumber kekayaan ketimbang pusat untuk mempertahankan kekayaan para oligark (Jeffrey Winters: 2013).

Ketika rezim Orde Baru tumbang, para oligark tetap bertahan, kecuali segelimtir loyalis Suharto. Para oligark kemudian beradaptasi dengan sistem demokrasi yang baru di era reformasi. Mereka dengan cepat bertahan dan beradaptasi dalam kekuasaan karena sumber kekayaan mereka. Para oligark mempunyai uang, kerajaan media, jaringan dan sebagian posisi dalam partai politik yang membuat mereka mendominasi sistem demokrasi yang baru dan mengejar tujuan mereka. (Jeffrey Winters: 2013)

Sistem politik di Indonesia tak menyediakan perangkat untuk mengekang kaum oligark. Di Indonesia para oligark malah mempertahankan eksistensi mereka dalam kancah politik dengan membangun dinasti politik. Meski demokrasi Indonesia saat ini condong liberal, namun kaum oligark lama (termasuk dalam politik lokal) dapat mempertahankan posisi mereka lewat kooptasi sumber daya dan akumulasi kekayaan. Sistem elektoral menjadi pertarungan yang tak imbang. Akhirnya dinasti oligarki ini mampu mempertahankan diri dan menciptakan demokrasi yang semu. (Dede Mariana dan Luthfi Hamzah Husin : 2017).

Perkawinan antara oligarki dan dinasti politik ini akhirnya hanya menciptakan para politisi karbitan (immature politician). Kini kita sedang menyaksikan lahirnya para politisi muda (baru) yang sebenarnya muncul dari trah politisi lama. Anak dan kerabat mereka mampu menjadi calon gubernur, calon walikota bahkan menjadi menteri atau pemimpin di parlemen tanpa reputasi dan gagasan politik yang jelas.

Baca Juga :  Manfaat Madu Bagi Kesehatan Dan Kecantikan

Zulfan Hakim dan Fajlurrahman (2017) menyatakan bahwa “…kepemilikan kekayaan dan dukungan tinggi dari keluarga mereka yang sedang berkuasa, membuat mereka dapat mencapai kekuasaan dengan mudah dan tanpa proses, atau melalui serangkaian pengalaman yang membuat mereka menjadi politisi sejati. Orang semacam ini yang kita sebut sebagai politisi keluarga atau oligarki keluarga.”

Sejatinya Undang-undang di Indonesia pernah mencoba membatasi lahirnya dinasti politik ini lewat UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Pasal 7 Huruf r menyatakan bahwacalon terpilih tidak boleh ada konflik kepentingan dengan petahana bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota) dengan penjelasan, yaitu yang memiliki ikatan perkawinan dan darah lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping. Yang termasuk dalam persyaratan tersebut adalah suami/ istri, orangtua, mertua, paman, bibi, anak, menantu, adik, kakak, dan ipar kecuali jeda satu periode (lima tahun). Sayangnya, UU ini kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 yang semakin menguatkan posisi oligarki di Indonesia.

Upaya legal untuk menjegal oligarki semakin sulit ketika hukum berlaku tebang pilih. Meski dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, Indonesia cukup demokratis, tetapi kenyataannya oligarki mampu berbuat leluasa karena hukum berlaku hanya untuk masyarakat jelata, bukan elit. Winters menyebut istilah ini sebagai high and low rule of law. Menurut Winters, oligarki dengan sumber daya materinya mampu membeli dan mendistorsi sistem hukum dari kepolisian, jaksa hingga hakim dan politisi. (WInters: 2013)

Sayangnya, UU ini kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 yang semakin menguatkan posisi oligarki di Indonesia.

Bencana kebakaran hutan yang massif tahun ini hanya salah satu pembuktian betapa penegakan hukum mandul begitu berjumpa dengan kaum ologark yang menguasai sumber daya alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, 80% kebakaran hutan dan lahan disebabkan manusia dengan motif land clearing untuk menjadi lahan perkebunan.

Greenpeace misalnya menemukan 10 perusahaan kelapa sawit yang memiliki area lahan terbakar pada karhutla 2015-2018 hingga kini belum mendapat sanksi yang serius. Bahkan pemerintah Indonesia juga belum mencabut satu pun izin konsesi lahan tersebut. Justru yang terjadi sejumlah perusahaan tersebut memiliki lahan dengan jumlah titik api yang tinggi di tahun ini.

Dari persoalan Karhutla kita dapat memahami bagaimana oligarki bekerja dengan damai di negara ini. Oligarki menjadi aktor yang tak tersentuh, bahkan mereka semakin eksis dengan membangun politik dinasti di kancah politik indonesia, memberi jalan pada keluarganya meski mereka adalah politisi karbitan (immature politician).

Para oligarki bukan saja memiliki akses ke sumber daya lewat kekuasaan, tetapi bahkan melanggengkannya untuk keturunan mereka. Ekonom Faisal Basri menyebutkan bahwa,

“Oligarki kian kuat. Penguasaan sumber daya di tangan segelintir orang atau kelompok. Ketimpangan semakin buruk. Yang hadir adalah demokrasi prosedural yang diatur kaum oligarki itu. Undang-undang mengabdi kepada kekuasaan, kerap diubah sesuai dengan kesepakatan di antara mereka, seperti tercermin pada komposisi pimpinan MPR yang dibagi rata ke semua partai yang lolos ambang batas parlemen.”

Ekonom Universitas Indonesia tersebut menyebutkan hal ini dapat dilihat dari indeks kapitalisme kroni (Crony Capitalism) Indonesia yang berada di urutan ke-7 terburuk di dunia. Peringkat Indonesia terus memburuk, dari urutan ke-18 pada 2010 menjadi urutan ke-8 pada 2014 dan ke-7 pada tahun 2016.

Baca Juga :  Cara Mudah Menyusun Instrumen Penelitian

Para oligarki menjadi episentrum pusat kekayaan di Indonesia. Maka tak mengherankan jika Indonesia, meski menikmasi peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengalami jurang ketimpangan kekayaan yang semakin melebar. Indonesia adalah negara ketiga yang ekonominya paling cepat tumbuh diantara anggota G-20. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di rata-rata 4% dari tahun 2000 sampai 2017. Tetapi pertumbuhan ini juga melambungkan ketimpangan kekayaan di Indonesia yang semakin meroket.

Laporan Bank Dunia tahun 2015 sudah mengingatkan bahwa hanya 20% orang paling kaya di Indonesia yang menikmati pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen kekayaan nasional. Indonesia adalah negara paling timpang keenam di dunia setelah Thailand, Turki, Amerika Serikat, Rusia dan India.

Global Wealth Report 2018 yang dirilis Credit Suisse, ketimpangan berdasarkan kekayaan, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% kayaan nasional, meningkat dari tahun sebelumnya pada 45,4%. Angka ini tak banyak berubah pada laporan Credit Suisse tahun 2019 ini.

Laporan Tempo baru-baru ini menyebutkan bahwa 262 pengusaha saat ini menjabat sebagai anggota DPR. Mereka tercatat memiliki saham, menjabat komisaris hingga menduduki kursi direksi di lebih dari seribu perusahaan. Dengan bisnis terbentang dari sektor penyiaran, perdangangan umum hingga industri ekstraktif.

PDI-P, Golkar, Gerindra adalah partai yang memiliki komposisi anggota DPR yang lebih banyak didominasi oleh pengusaha. Di sini kita dapat melihat bagaimana perundangan dan sistem hukum di Indonesia berada dalam posisi rentan.

Konsolidasi politik para oligarki adalah konsolidasi mereka atas akses sumber daya. Maka ketika demokrasi di Indonesia hanya berjalan di atas rel-rel politik para oligarki, maka bayangan akan ketimpangan akan semakin terang. Manuver-manuver para politisi saat ini yang hendak menikmati kue kekuasaan, dan enggan beroposisi hanya meyakinkan kita bahwa para oligarki sedang mengonsolidasi akses mereka terhadap sumber kekayaan. Faisal Basri mengingatkan bahwa,

“Oligarki yang semkin kokoh dan percaya diri pada gilirannya akan menghadirkan rezim yang lebih represif. Penanganan terhadap demontrasi, termasuk demonstrasi mahasiswa, akan lebih keras. Kritik di media sosial dan ruang publik lainnya akan diperkarakan atau dikriminalisasi. Pendek kata, kebebasan akan cenderung ditekan.”

Sudah saatnya hal ini menjadi perhatian kita, termasuk umat Islam untuk bersikap cermat dan hati-hati agar tak lagi terinjak dalam oligarki yang sedang menari-nari dalam panggung politik. Hari ini berseteru, besok kemudian berpelukan mesra, sementara umat terinjak-injak dalam terjepit dalam genggaman mereka. Menghentikan segala pemitosan sosok politisi nir-ideologi sebagai ‘orang baik,’ tanpa melihat bagaimana modus ekonomi di balik mereka bekerja.

Oleh: Beggy Rizkiansyah (kolumnis Kiblatnet)

 

sumber : kiblat.net pada 22/10

Judul asli : Umat Yang Terinjak Tarian Politik Oligarki

__Posted on
23/10/2019
__Categories
Kolom

Author: Akta Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PropellerAds