Tinjau Ulang Permenag No 29/2019 Tentang Pendaftaran Majelis Taklim

AKTAINDONESIA.COM, BUKITTINGGI – Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 29 tahun 2019 mendefinisikan majelis taklim sebagai lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam secara nonformal.

Beleid yang diundangkan pada tanggal 13 November itu menyatakan majelis taklim harus terdaftar di kantor Kementerian Agama.

Pasal 9 dan Pasal 10 mengatur setiap majelis taklim harus memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang berlaku lima tahun. Sementara Pasal 19 menyatakan majelis taklim harus melaporkan kegiatan selama satu tahun paling lambat 10 Januari setiap tahunnya.

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan aturan itu bertujuan agar Kemenag memiliki daftar jumlah majelis taklim sehingga lebih mudah mengatur penyaluran dana.

Hal ini mendapat tanggapan dari Ardinal salah seorang Ketua di Pengurus Besar Pemuda Muslimin Indonesia. ” Langkah yang diambil Menteri Agama ini perlu dikaji ulang. Majelis Taklim itu tumbuh dari masyarakat sendiri, mereka memberdayakan kelompoknya, jadi tidak perlu diatur oleh negara. Tidak perlulah negara terlalu jauh masuk ke dalam wilayah itu. Majelis Taklim itu bukanlah Ormas, kalau tujuannya pembinaan, penyaluran bantuan dan upgrade pengurus rasanya tudak perlu sejauh itu” tegasnya.

Ia juga meminta kepada Menteri Agama untuk berhenti memunculkan kebijakan yang tidak produktif yang menguras energi anak bangsa untuk dengan perdebatan yang tidak penting.

Sebaiknya Menteri Agama berfikir bagaimana ummat Islam bisa lebih berdaya, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dibawah kementriannya, tegasnya lagi./a

Baca Juga :  Potensi Pariwisata Syariah Di Kawasan Bukittinggi - Agam
__Terbit pada
03/12/2019
__Kategori
Opini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PropellerAds