Opini

Sungai Kampar dan Penanganan Banjir Riau

AKTAINDONESIA.COM – Sungai Kampar merupakan salah satu dari empat sungai yang mengairi Provinsi Riau ini,
berhulu di Bukit Barisan sekitar Sumatera Barat dan bermuara di Pesisir Timur Pulau
Sumatera Riau. Sungai yang kawasan hulunya ini dimanfaatkan untuk PLTA Koto Panjang
dan kawasan hilir jelang muara sungai, terkenal dengan ombak besarnya yang bernama
Ombak Bono ini berkontribusi terhadap perekonomian warga dengan aktivitas perikanan
(tangkap dan budidaya) serta pariwisatanya. Sayang, pencemaran dan kegiatan yang turut
menyokong kerusakan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) ini berdampak buruk
terhadap banyak aspek. Tidak hanya mematikan sumber penghidupan warga, bencana
ekologis pun berisiko menjadi ancaman bagi warga.
Menyoal Sungai Kampar, masyarakat tentu tidak asing dengan banjir yang diakibatkan oleh
luapannya ataupun banjir yang terjadi ketika pintu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Koto Panjang dibuka, yang notabene sumber airnya juga dari sungai tersebut. Salah satu
desa setiap tahunnya kerap menjadi tuan rumah luapan air Sungai Kampar adalah Desa
Buluh Cina. Bahkan tercatat ketika banjir pada tahun 2016, empat desa yang terendam di
Kecamatan Siak Hulu, Desa Buluh Cina adalah yang terparah, dengan ketinggian air
menggenangi rumah warga mencapai tiga meter. Secara keseluruhan, lebih dari 1.000
kepala keluarga di Kecamatan Siak Hulu yang rumahnya terendam banjir.
Eko Handyko Purnomo yang merupakan Calon Anggota Legislatif dari Partai Solidaritas
Indonesia beranggapan bahwa jika menilik bencana banjir tahunan di Kabupaten Kampar
dan mendekati tahun politik, sepertinya isu lingkungan hidup belum masuk prioritas dalam
panggung pertarungan wacana politik di 2019 mendatang. Bencana banjir di kabupaten
kelahirannya tersebut tentu tidak bisa dipandang secara parsial sebagai bencana alam
tunggal, sebab menurunnya daya dukung akibat aktivitas industri ataupun manusia patut
diperhitungkan sebagai bagaian dari faktor penyebab banjir.
“Banjir yang terjadi, jelas merupakan salah satu ciri menurunnya daya dukung di Daerah
Aliran Sungai. Selain banjir, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Kehutanan,
erosi dan longsor juga merupakan ciri menurunnya daya dukung,” ujar Eko, biasa ia disapa.
Senyatanya daya dukung DAS merupakan kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian
dan keserasian ekosistem dan meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia
dan makhluk hidup lainnya, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Peraturan Pemerintah ini, menurut Eko juga merupakan
tools dalam mempertahankan dan meningkatkan daya dukung DAS yang selain soal
lingkungan hidup, ekosistem, namun juga berkelindan dengan hajat hidup masyarakat di
sepanjang DAS.
Menurutnya, regulasi yang telah ada seharusnya dapat mengurangi risiko-risiko bencana
yang berasal dari aktivitas manusia. Penambangan pasir, perambahan hutan, penanaman
tanaman monokultur di sempadan sungai adalah aktivitas yang berkontribusi terhadap

Baca Juga :  Musibah; Rahmat atau Murka Tuhan?

menurunnya daya dukung sungai hingga berpotensi terjadinya pencemaran dan aktivitas
tersebut dilakukan oleh manusia baik korporasi ataupun individu.
“Aturan yang ada sebenarnya secara eksplisit telah memberikan ketentuan bahwa
sempadan sungai adalah kawasan dengan fungsi lindung dan terdapat ketentuan jarak
dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang berpotensi berdampak terhadap daya dukung
sungai” imbuhnya.
Menurutnya persoalan banjir sebagai dampak dari menurunnya kualitas lingkungan hidup
khususnya daerah sungai harus menjadi perhatian dalam kancah politik Riau secara umum
dan Kampar secara khusus.
“Regulasi yang dilahirkan, perlu dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi dan berakhir pada
penyadartahuan yang baik dari masyarakat tentang pentingnya menjaga sungai. Tidak hanya
masyarakat, korporasi yang melanggar regulasi yang ada juga harus ditindak tegas” ujarnya.
Terakhir, menurutnya pemerintah jangan lagi mengkedepankan pembangunan-
pembangunan fisik yang merupakan paradigma lama pembangunan yang justru menambah
kerentanan terhadap terjadinya bencana banjir di Kabupaten Kampar. Pembangunan
mental serta penyadartahuan tentang isu dan dampak dari aktivitas yang menyebabkan
kerusakan lingkungan hidup harus diutamakan sebagai solusi jangka panjang dalam
menangani kompleksitas isu lingkungan hidup, khususnya terkait dengan DAS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *