Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat

 

AKTAINDONESIA.COM, PEKANBARU – Ekonomi merupakan kunci kesejahteraan umat. Kesejahteraan zahir dan batin. Ekonomi merupakan satu diantara beberapa variabel yang akan mengantarkan kepada kesejahteraan.

Kesejahteraan ekonomi akan mengantarkan pada pola hidup yang lebih baik, maksudnya pola hidup yang berkualitas (Al-hasanah), baik kualitas hidup di dunia maupun berkualitas hidup di akhirat. Sebagai seorang Muslim, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dua-duanya seharusnya dapat diraih. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mampu mensejahterakan rakyatnya sehingga dizamannya sulit menemukan orang yang bersedia menerima zakat karena tidak merasa dirinya miskin. Kebutuhan pemenuhan ekonomi diperoleh melalui bekerja.

Dengan bekerja akan melahirkan prestasi, dan prestasi akan mendapatkan imbalan/ penghargaan yang setimpal. Dengan pendapatan yang diperoleh dari prestasi kerjanya, seseorang akan mendapatkan semacam kepercayaan diri kalau dirinya mampu. Mampu membiayai hidupnya dan mampu membiayai keluarganya. Informasi diperoleh dari Prof. Dr. Detri Karya diacara dialog yang diadakan Panitia Pelantikan & Rapat Kerja Pengurus Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Riau Periode 2018 – 2022 di aula kantor Kemenag Provinsi Riau jalan Sudirman pada Sabtu 6 Oktober 2018.

Beliau katakan bahwa masalah sekarang, indek manusia Indonesia baru 1, 62. Vetnam 1.97. India 2,14. Sementara China telah mencapai 3, 31. Ini masalah serius bagi bangsa kita. Sebagai bangsa meredeka lebih dari 70 tahun, kita masih menghadapi kualitas sumber daya manusia sangat rendah. Jauh dibawah negara India, apalagi China. Itu baru ditingkat Asia. Apatah lagi bila dibanding dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Itu menunjukkan daya saing sumber daya manusia kita kalah saing dengan negara-negara lain. Tidak ada pilihan, kecuali meningkatkan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan kedepan, melalui pendidikan, baik informal, nonformal maupun pendidikan formal. Sayangnya, ditengah keadaan anak bangsa seperti sekarang ini, timbul kebijakan paradoks di beberapa provinsi, kabupaten/ kota. Banyak guru honorer tidak tetap di “rumahkan”. Banyak madrasah swasta bertumbangan karena tunjangan insentif dari pemerintah kabupaten distop karena membebani anggaran. Banyak MDTA di kabupaten/ kota yang sudah bubar. Kondisi yang sangat memprihatinkan./Muslih

Baca Juga :  Gegara Jokowi Berutang Rp 2,6 T, MTQ Riau Batal di Meranti

Admin

aktaindonesia.com adalah portal media online yang melayani informasi dan berita dengan mengutamakan kecepatan serta kedalaman informasi. Portal berita ini selama 24 jam dalam sepekan selalu update. Selengkapnya

leave a comment

Create Account



Log In Your Account