Senja Kala Partai Golkar Dari Munas Ke Munas

“Saya tidak masuk ke politik untuk mengubah Partai Buruh. Saya masuk politik untuk mengubah negara”
Tony Blair (1953)

Deklinasi

PropellerAds
Loading...

AKTAINDONESIA.COM, JAKARTA – Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2019, genap 20 tahun sudah pasca reformasi berlalu, perolehan kursi partai golkar mengalami perubahan ke arah yang lebih menciut berkurang sebanyak 43 kursi di parlemen, turun secara bertahap dari pemilu ke pemilu legislatif. Pada tahun 1999 partai golkar memperoleh 120 kursi, sempat naik pada pemilu tahun 2004 menjadi 128 kursi, kemudian pada pemilu 2009 turun lagi menjadi 107 kursi, terus di pemilu 2014 semakin tergerus menjadi 91 kursi, dan di pemilu 2019 menungkik menjadi 85 kursi.

Ada beberapa catatan yang perlu ditelaah mengapa hal ini bisa terjadi, setidaknya beberapa persoalan dalam kurun waktu 20 tahun ini yang petama; hal dinamika faksionalisasi yang tidak bisa dimusyawarahkan antar kekuatan di internal partai golkar secara individual maupun antar individual, yang kedua; hilangnya kekompakan (secara komunal) atau gotong royong di internal partai, yang ketiga; perpecahan yang kian menganga akibat dari kontraksi pasca munas yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat sehingga konflik semakin melebar, yang keempat; kepemimpinan yang tidak kuat dan tidak demokratis, lebih cenderung mengembangkan politik oligarki (pemilik modal dan kekuasaan), yang kelima; hilangnya saling percaya (yang mengakibatkan persepsi negatif yang tidak produktif) sehingga menimbulkan manipulasi, arogansi, dan saling menegasikan sesama kader partai yang berujung kepada pelemahan konsolidasi dan terganggunya agenda pemenangan, baik pemenangan di pileg maupun di pilkada. Dari kesemua itu, mengakibatkan kelumpuhan organisasi, terjadi disorientasi politik, kader terbelah, dan tidak berjalannya struktur organisasi dengan baik akibat saling curiga dan saling jegal-menjegal.

Strong Leadership

Agar hal itu tidak terjadi dan mengakibatkan kehancuran partai golkar, Diperlukan tidak hanya komunikasi, mediasi, dan transparansi di dalam mengelola partai politik, disamping itu yang utama, ‘strong leadership’, demokratis, berintegritas, serta pluralis artinya bisa diterima disemua kalangan stratifikasi kader partai golkar.

Baca Juga :  Wajah Demokrasi Kita

Pendaftaran caketum partai golkar telah dibuka tanggal 28 November yang lalu sampai dengan tanggal 2 Desember. Nama- nama caketum partai golkar harusnya lebih ramai untuk mengikuti pesta demokrasi lima tahunan dalam forum tertinggi partai golkar. Lebih banyak nama yang mendaftar maka akan lebih berkualitas ‘out put’ kepemimpinan yang akan dihasilkan.
Ada sebuah diktum dari seorang wartawan sekaligus seorang penulis dari Perancis Louise Latzarus yang mengatakan “ dalam demokrasi, politik adalah seni membuat orang percaya bahwa ia memerintah “. Hal ini sangat relevan bila kita hendak mengukur seseorang itu demokratis atau tidak, itu sangatlah mudah bukan !!!?
Namun di dalam demokrasi, adanya kekuatan finansial (money) yang bermain, hal itu tentunya tak dapat dihindari, namun bila kader golkar cerdas dan berwawasan ke depan dimana kader partai golkar banyak yang secara finansial itu juga mapan artinya memiliki uang, ini menjadi pilihan moral bagi masing-masing untuk digunakan oleh setiap kontestan atau caketum, apakah ia akan mempergunakan uangnya atau tidak ? , atau ia pergunakan untuk membeli suara, atau ia menawarkan gagasan (yang paling berdampak luas) yang kita tahu mungkin dalam konteks ini tidak akan berimbang bila di ‘aple to aple’ antara uang dengan gagasan. Namun setidaknya partai ini harus memikirkan bagaimana pemilihan caketum partai yang ideal ke depannya, apakah dikonvensikan (seperti yang pernah dijalankan dimasa kepemimpinan Akbar Tanjung). Namun dalam konteks pemilihan Caketum di sini, bukan kader partai yang memilih, tetapi konstituen masyarakat (partisipasi publik dilibatkan) di lapangan yang akan memilihnya, sehingga para operator (ketua Ketua DPD tingkat I dan II) sebagai penghubung tidak mengambil keuntungan dari proses politik tersebut. Justru malah dia yang menjadi tim sukses mengkampanyekan calon ketua umumnya, pemilihan ini dilakukan berdasarkan per wilayah yang dikelompokkan ke dalam kelompok yang terdiri dari beberapa provinsi. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi politik uang yang semena-mena atau politik oligarki yang kita tahu hampir 20 tahun ini menggerogoti suara partai golkar sehingga turun drastis perolehannya dari munas ke munas.

Baca Juga :  HARI HAM INTERNATIONAL : Indonesia Masih Berdarah

Senja Kala Partai Golkar

Munas yang akan dibuka pada tanggal 3 Desember mendatang dimana masing-masing calon ketua umum mengusahakan itikat baik yang 1sungguh-sungguh, baik itu dari pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, kalangan pengusaha, dan para elit partai haruslah betul-betul mengupayakan cara-cara yang demokratis, jangan lantas berkuasa lalu seenaknya saja menafsirkan apalagi sampai mengintervensi aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Hal ini juga berlaku pada panitia munas partai gokar, pun demikian, siapapun pemenangnya tetap haruslah netral, tidak elok apabila panitia ikut berpihak dan memengaruhi proses jalannya Munas dengan dukung-mendukung. Hal yang menjadi catatan penting sekali dimana partai golkar adalah partai penguasa, sehingga pihak penguasa dalam hal ini pemerintah, dari presiden, menteri, gubernur,bupati sampai ke tingkat desa haruslah tidak mempergunakan kekuasaanya untuk mengintervensi agar memilih salah satu caketum tertentu.

Kita telah belajar dari sejarah, dimana dulu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diobok-obok oleh rezim Orde Baru, Soeharto agar tidak memilih salah satu kandidat, yang mengakibatkan kemarahan tidak hanya diinternal PDI, namun juga rakyat Indonesia. Atas peristiwa pendudukan kantor PDI yang berujung pada peristiwa kudatuli (27 Juli 1996), peristiwa Sabtu Kelabu, peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di jalan Diponogoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) yang dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI.

Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponogoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar, dan tidak sedikit yang kehilangan nyawanya akibat dari ketidaknetralan pemerintah. Dalam hal ini, seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yaitu Presiden Jokowi dan segenap jajarannya, sebab partai golkar adalah aset bangsa haruslah dirawat dengan arif siapapun presidennya yang menjabat kelak.

Baca Juga :  Partai Beringin Pecah, Caleg Putar Haluan ke Prabowo

Friksi, saling serang, dan saling membenarkan kubu masing-masing, antara kubu Bambang Soesatyo dan kubu Airlangga Hartarto. Inilah pemandangan yang terlihat oleh publik bertebaran di media cetak an elektronik termsuk media online, sangatlah memprihatinkan sekali dipermukaan. Bila tidak saling tertib aturan Munas (AD/ART) maka dalam munas dipastikan akan meledak, bila tidak menemukan muara pelepasan ketegangan emosi saling serang tadi. Oleh karena itu, perlu saling percaya, saling menjaga, dan saling mengawasi agar tidak ada kesewenang-wenangan, agar tidak ada saling peniadaan, dan agar tidak ada saling ancam-mengancam. Hal tersebut sepertinya seirama dengan nuansa politis dengan apa yang pernah dikatakan oleh seorang negarawan Jerman Otto Von Bismarck (1815-1898) “ Jangan pernah mempercayai apa pun di dalam politik sampai hal itu resmi diingkari “. Saling mengabaikan, saling meniadakan, dan saling menjegal itu yang dipercaya dilihat disaksikan oleh rakyat bahwa partai golkar demikian watak dan karakternnya. Bagaimana partai itu mendaptkan simpati dan menang di tahun 2024 bila prilaku elit dan pemerintahnya secara resmi dan terang-terangan melakukan perselingkuhan diam-diam sampai suatu ketika terbongkar. Barulah mereka kelihatan belangnya, hipokrit, busuk dan egois, yang tidak pantas dipilih untuk menjadi pemimpin, toh apabila ia telah terpilih menjadi pemimpin maka ia pemimpin yang dicap buruk dimasyarakat.

Setidaknya kader partai golkar mawas diri berpikir panjang ke depan, selama 20 tahun perjalanan partai pasca reformasi ini telah tergerus kekuatannya di parlemen (43 kursi), Semoga partai golkar terus maju ke depan tak kan purna walaupun ia berada di senja kala kemerosotannya.
Selamat Bermunas partai golkar 3-6 Desember 2019.

 

Mohammad Radius Anwar
Peneliti di The Gondangdia Institute

Loading...
__Posted on
30/11/2019
__Categories
Opini

Author: Akta Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PropellerAds