Putusan Hukum dan Pelecehan Umat Islam

Putusan Hukum dan Pelecehan Umat Islam

Putusan Hukum dan Pelecehan Umat Islam

AKTAINDONESIA.COM, PEKANBARU – Politisi Partai Bukan Bintang (PBB) Riau Ustadz Rotasdi, S.Pd.I Angkat bicara terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Garut dalam kasus pembakaran bendera tauhid yang dipandang sebagai preseden buruk dalam dunia peradilan Indonesia serta sangat menghina umat Islam khususnya.

“Ini kecelakaan hukum bagi kita dan Islam sangat dilecehkan dalam putusan ini, ribuan umat Islam turun ke jalan dalam membela kalimat Tauhid, masa hanya putusan PN 10 hari penjara serta denda 2ribu Rupiah”, Ungkap Calon Anggota Legislatif Partai Bulan Bintang (PBB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau dapil Pekanbaru tersebut. Selasa (06/11).

Mantan aktifist Pelajar Islam Indonesia (PII) ini juga melihat ada indikasi mencurigakan dengan pengambilan keputusan ini.

“Saya curiga ini pasti ada apa-apanya sehingga putusan begitu melecehkan Islam dan tidak setimpal dengan kasus”. Tambah Rotasdi kepada Jurnalis aktaindonesia.com di bilangan sudirman Pekanbaru.

Rotasdi menilai putusan ini akan membuka peluang untuk para peleceh berikutnya, yang justru akan memporakporandakan tatanan hukum dan peradilan negeri ini.

“Ini justru akan menjadi angin segar bagi para ‘penggiat pelecehan’ atau penista”. Tambah Ustadz yang juga aktif sebagai pendakwah di IKMI Riau tersebut.

“Namun selaku warga negara yang baik kita  juga harus hargai putusan-putusan hukum peradilan kita”. Tutup Rotasdi.

Sebagaimana kita ketahui Pengadilan Negeri Garut menjatuhkan vonis penjara 10 hari kepada F dan M, serta Uus Sukmana dalam kasus pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mereka menerima putusan itu dan tidak mengajukan banding.

Baca Juga :  Jokowi Kunjungi Riau Jelang Akhir November

Sidang kasus pembakaran bendera HTI digelar di PN Garut, Jalan Merdeka, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (5/11/2018). Majelis hakim Hasanudin terlebih dulu menggelar persidangan F dan M sebagai pembakar bendera.

Usai pembacaan dakwaan terhadap F dan M, Hasanudin menskors persidangan itu dan memanggil Uus untuk menjalani sidang. Pembacaan dakwaan dan mendengar keterangan Uus berlangsung hingga pukul 11.30 WIB. Kemudian Hasanudin kembali menskors sidang.

F dan M tidak didampingi kuasa hukum. Sementara itu sempat ada tujuh pengacara yang akan mendampingi Uus. Namun, selagi jalannya sidang, Uus menolak didampingi pengacara.

Sekitar pukul 13.00 WIB, Hasanudin melanjutkan sidang pembacaan vonis kepada F dan M. Sidang lanjutan itu tidak berlangsung lama. Sekitar 30 menit kemudian, setelah membacakan vonis untuk F dan M, gliran Uus mendengarkan vonis dari Hasanudin.

“Dua kali persidangan karena ini untuk tiga terdakwa tersebut displit, untuk yang pembawa dan pembakar. Untuk pembakar, dua terdakwa. Untuk pembawa (bendera), satu terdakwa,” ucap Humas PN Garut Endratno Rajamai kepada wartawan.

Berdasarkan keputusan hakim, F dan M serta Uus terbukti melanggar Pasal 174 KUHP tentang Mengganggu Rapat Umum. Ketiganya dijatuhi vonis 10 hari penjara dan denda Rp 2 ribu. Ketiganya tidak akan mengajukan banding. Selama persidangan, F dan M serta Uus tampak diam dan tak banyak bicara.

“Dari hasil persidangan tadi, kita sama-sama mengetahui bahwa para terdakwa menerima dengan keputusan hakim tersebut. Jadi perkara hukum tersebut sudah berkekuatan tetap dan para terdakwa sudah bisa langsung dieksekusi untuk melakukan hukuman pidananya,” tutur Endratno.

Admin

aktaindonesia.com adalah portal media online yang melayani informasi dan berita dengan mengutamakan kecepatan serta kedalaman informasi. Portal berita ini selama 24 jam dalam sepekan selalu update. Selengkapnya

leave a comment

Create Account



Log In Your Account