Presiden Jokowi Harus Demokratis Dan Netral di Munas Golkar

AKTAINDONESIA.COM (KOLOM) – ‘A Blessing Disguise’. Dua puluh satu tahun yang lalu, boleh dikatakan partai golkar dalam kondisi sakaratul maut, hidup sungkan matipun ogah, dicaci maki, dihujat sampai menjadi bulan–bulanan rakyat Indonesia, Amien Rais dikala itu meramalkan sebagai berikut :

“Saya kira dengan turun panggungnya Pak Harto, otomatis Golkar akan mengecil, kalau tidak malah bubar. Golkar sudah tidak ada pamornya lagi. Lagi pula apa yang Anda harapkan dari orang–orang seperti Harmoko, Hartono, dan Tutut ? Artinya, saya kira, pilar–pilar Golkar sudah hancur. Jadi lebih baik dibuka lembaran baru sama sekali“.

Dan AS Hikam mengatakan, “ Golkar menjadi besar dan solid pada masa Orde Baru karena tidak lepas dari dukungan militer, birokrasi, dan kendali mantan Presiden Soeharto yang bertindak sebagai Ketua Dewan Pembina…Golkar dengan sendirinya akan pecah dan hancur, kalau tidak nanti juga akan digulung rakyat dan oleh zaman sendiri… kalau pemilunya demokratis dan pelaksanaanya fair Golkar pasti akan kalah dan dalam waktu tidak lama akan bubar .”

Dua kutipan diatas sebagai pengamat sekaligus pelaku sejarah dan perubahan (reformasi) di republik ini yang tidak bisa disepelekan pembacaannya terhadap Golkar kala itu, karena mereka merekam dan menggambarkan potret–potret yang ada di masyarakat selama 32 tahun Soeharto berkuasa. Golkar kala itu sudah diujung tanduk kehancuran lalu mati seperti halnya PKI yang dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966 oleh Soeharto sehari setelah menerima Surat Sebelas Maret (Supersemar), tindakan Soeharto ini tentunya atas nama Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata RI/ Mandataris MPRS/ Pemimpin Besar Revolusi Soekarno.
Golkar pun demikian, dimasa awal reformasi tuntutan pembubaran sangat gencar dan dahsyat.

Namun, ada berkah yang tersamar (A Blessing Disguise), bukan hanya peran Akbar Tanjung semata yang terlihat seolah–olah Akbar Tanjung (2008) sebagai penyelamat partai (Survivor), seperti yang beliau gambarkan dalam disertasinya yang diterbitkan oleh Gramedia dengan judul ‘The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi ‘, sebenarnya peran Akbar hanyalah sebagai salah satu bidak saja dalam menjalan kan strategi mempertahankan untuk ‘survive’, dan akhirnya Golkar keluar dari kemelut yang melilitnya, namun ada peran–peran yang lain yang tidak banyak diulas ke permukaan yaitu peran BJ. Habibie sebagai Presiden saat transisi, beliau komit terhadap demokrasi (tuntutan reformasi) dan ada juga yang tidak kalah pentingnya adalah Ketua MPR Harmoko yang memimpin sejak tahun 1997 –1999, beliau ikut mendesak Pak Harto untuk legowo mundur serta beliaulah secara kelembagaan transisi sebagai Mandataris Rakyat dimana Kekuasaan tertinggi ada padanya secara konstitusional saat itu. Yang menjadi soal penekanaan penulis disini adalah saat pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), adalah atas nama Presiden dan Mandaris Rakyat, sehingga posisi Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan didukung oleh MPR seharusnya mampu membubarkan partai golkar kala itu, ternyata partai golkar tidak dibubarkan, kenapa ? karena partai golkar telah dianggap berubah (me-reform dirinya) dan menjalankan komitmen demokrasi.

Peran MPR Sebelum/ Sesudah Amandemen UUD 1945
°°°°°°°°
Posisi Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah posisi yang sangat strategis didalam sistem ketatanegaraan kita, oleh sebab itu, walaupun MPR telah direduksi status dari Lembaga Tertinggi menjadi Lembaga Tinggi Negara setelah reformasi, ia masih tetap menjadi representasi Kedaulatan rakyat, dalam penjelasan UUD 1945, Kekusaan Negara yang Tertinggi ditangan Majelis Permusyawaran Rakyat (Die Gezamte Staatgewalt Liegi Allein Der Majelis).
Artinya Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatvolkes). Majelis ini menetapkan Undang Undang Dasar dan menetapkan garis garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Ia adalah “ mandataris” dari Majelis. Presiden berwajib menjalankan putusan putusan Majelis. Presiden tidak terpisah (neben) melainkan dibawah asuhan (untergeordnet) Majelis.
Sedangkan Presiden adalah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi dibawah Majelis dan Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara tidak Tak Terbatas. Didalam menjalankan pemerintahan negera, kekuasaan dan tangggung jawab ada ditangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President).
M. Djadidjono (2002) dalam makalahnya yang berjudul “Eksistensi MPR di Masa Mendatang, antara Ada dan Tiada” mengatakan dalam amandemen ketiga UUD 1945, Kewenangan MPR direduksi misalnya dapat disimak pada pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Rumusan ini mengandung arti bahwa MPR bukan lagi pelaku kedaulatan rakyat. Dan lembaga tertinggi negara sejak diamandemen sudah bergeser ke Mahkamah Konstitusi, dalam hal sengketa antar lembaga tinggi negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang–Undang Dasar.

Baca Juga :  Tinjau Ulang Permenag No 29/2019 Tentang Pendaftaran Majelis Taklim

Pasal 3 ayat (4) menegaskan bahawa “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan /atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang Undang Dasar “ yang sebab dan mekanismenya diatur dalam pasal 7A dan psal 7B, yakni diusulkan oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Rumusan seperti ini mengandung arti bahwa MPR tidak dapat bertindak sewenang–wenang terhadap Presiden. Meskipun demikian, terdapat pula rumusan–rumusan yang diangggap membingungkan, sebab dalam Perubahan pasal 4 PTT–MPR yang diputuskan berbarengan dengan penetapan Perubahan Ketiga UUD 1945 (tanggal 9 November 2001), MPR masih diberi kewengan untuk antara lain : meminta pertanggung jawaban Presiden mengenai garis–garis besar haluan negara (pasca amandemen menjadi visi misi Presiden dan Wakil Presiden), menilai pertanggung jawaban tesebut, mencabut kekuasaan, dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh–sungguh melanggar garis–garis besar haluan negara dan atau Undang–Undang Dasar, mendengar dan membahas laporan pelaksanaan putusan majelis secara berkala/ tahunan yang disampaikan oleh Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya.

Apabila Presiden melakukan perbuatan melawan hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Presiden dapat dimakzulkan melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sesuai dengan Pasal 7B ayat (5) Perubahan Ketiga Undang–Undang Dasar 1945 (pasca amandemen) menegaskan bahwa; “Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan / Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan /atau terbukti bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden /dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR).

Selanjutnya, pada Ayat (6) menegaskan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut. Sementara itu, dalam Ayat (7) ditegaskan bahwa : “Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan /atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang–kurangnya 2/3 dan disetujui oleh sekurang kurannya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan /Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR”

Baca Juga :  Mental Kolonial di Bengkalis

Bambang Soesatyo, Munas Partai Golkar dan Jokowi
°°°°°°°°
Apalagi kita tahu, ada wacana kedepan dari PDIP untuk mengamandemen UUD 1945, posisi MPR yang saat ini dikomandoi oleh Bambang Soesatyo (2019–2024) punya nilai strategis, sebab ditangan beliaulah demoktratisasi secara konstitusional dapat diupayakan penyempurnaannya. Posisi Bambang Soesatyo kali ini benar–benar patut dipertimbangkan, sehingga posisi Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem Presidensial kedepan haruslah melihat pentingnya hubungan sesama antar lembaga tinggi negara khususnya dengan MPR harus lebih elegan dan bermartabat, jangan sampai mencederai demokrasi hubungan kedua lembaga tinggi itu. Presiden Jokowi dalam sistem Presidensial adalah Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan, sebagai simbol negara dan sekaligus pelaksana amanat garis–garis besar haluan negara yang berdasarkan pada Undang–Undang Dasar dalam hal mensejahterakan rakyat, memajukan pendidikan, memajukan kepentingan umum diatas kepentingan kelompok dan golongan, mendahulukan penegakan hukum dan keadilan, menjalankan roda perekonomian, dalam politik mengupayakan ketertiban dan dan keamanan serta terus memberikan ruang demokrasi yang fair dan bermartabat menjadi pengayom bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

Dalam konteks Munas Partai Golkar Desember mendatang tanggal 3–6 tahun 2109, Presiden Jokowi sepatutnya mengawal proses demokratisasi ditubuh partai Golkar dengan tidak berpihak kepada salah satu kontestan calon ketua umum, padahal kita tahu partai golkar memiliki banyak kader yang mampu memimpin partai dan bisa diajak untuk berkerja sama, seperti mantan anak buah beliau dikabinet Jokowi–JK, Yuddy Chrisnandi, yang saat ini masih menjabat sebagai Duta Besar Ukraina, Goergia dan Armenia, dan tentu kader–kader yang lain yang mempunyai kapasitas dan peluang yang sama patut kita diberi ruang, agar demokrasi hidup dan membuat semua merasa dihargai atau setidaknya terwakilkan.
Presiden Jokowi diharapkan ikut andil bagaimana mengembangkan dan mendorong iklim berpikir dan bertindak secara demokratis di kalangan insan partai politik, juga dapat memberikan kebebasan dan kesempatan yang sama bagi calon lain untuk ikut berkontestasi sebagai wujud kecintaannya ikut berperan serta dalam membangun partai, sebab telah muncul wacana (persepsi publik) bahwa Airlangga Hartarto dari bahasa komunikasi politik saat Rapimnas Partai Golkar beberapa pekan lalu, terlihat sekali penekanan Presiden Jokowi berpihak kepada salah satu calon ketua umum Partai Golkar. Presiden haruslah berdiri diatas semua kelompok dan golongan, dan seharusnya pula Presiden konsisten dalam pernyataannya untuk tidak rangkap jabatan (menteri sekaligus ketua partai atau pengurus partai) yang semangatnya semata–mata untuk profesionalitas, fokus bekerja, terbebas dari persoalan–persoalan isu partai yang terindikasi terlibat melakukan korupsi, artinya dalam mengangkat Pembantunya Presiden tidak melibatkan kader partai atau pengurus partai, hal ini diharapkan agar menteri yang bersangkutan lebih fokus mengurus pekerjaannya. Dan juga terkait dengan Undang–Undang Kementerian ada yang dilangggar oleh Presiden yaitu UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam mengangkat Menteri, memang tidak ada larangan menteri menjabat sebagai pimpinan partai politik, namun menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD. Pemimpin Organisasi disinikan bisa (partai politik/ Ketua Umum Partai). Pasal 23 (1) Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai : c) Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggran pendapatan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. “ kata Presiden tidak apa–apa (tetap jabat ketum)” kata Suharso setelah bertemu dengan Jokowi di Istana kepresidenan, detik.com (22/1/2019).

Baca Juga :  HARI HAM INTERNATIONAL : Indonesia Masih Berdarah

Sementara itu sumber keuangan parpol dijelaskan dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik berupa bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan tersebut diberikan secara proporsional. Pasal 34 (1) Keuangan Partai Politik bersumber dari : c) bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Oleh karena itu pengangkatan Airlangga, Prabowo Subianto dan mungkin nanti Suharso Manoarfa akan terkendala, Presiden dapat dianggap melanggar UU.

Kita kembali kepada ramalan tentang kehancuran Partai Golkar yang bisa kapan saja terjadi, apabila pemerintah dalam hal ini Presiden tidak memperhatikan betul perannya sebagai Kepala Pemerintahan yang bisa melakukan intervensi kapan saja terhadap proses penyelenggaraan demokratisasi di negeri ini temasuk ditubuh Partai Golkar. Bila tidak, dapat diartikan akan semakin memperburuk situasi diinternal partai golkar. Presiden dianggap melakukan pembiaran akan adanya perpecahan tersebut karena diindikasikan Presiden berpihak pada salah satu calon sehingga calon tersebut berani menginstruksikan mekanisme pemilihan Caketum dengan cara aklamasi, ini mengkhianti demokrasi, Sehingga Presiden diharapkan setidaknya ikut memberikan iklim yang sehat dan kondusif di Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar mendatang.

Kita tahu Partai Golkar adalah aset bangsa yang sudah mapan dan telah banyak memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini dan Partai Golkar yang penulis amati sampai sejauh ini adalah partai yang dinamis, akomodatif dan pluralis, juga dalam proses pergantian ketua umumnya secara demokratis dibandingkan dengan partai–partai lain yang masih menjalankan praktek oligarkis, dan berdasarkan atas kekeluargaan dan trah politik (politik dinasti). Oleh karena itu, bila hal ini tidak segera disadari maka dipastikan Partai Golkar akan terpecah kembali sebab kedua kekuatan sudah semakin mengkristal antara Airlangga Hartarto dengan Bambang Soesatyo, artinya Presiden sebagai Kepala Pemerintahan harus memiliki andil untuk berlaku adil, tidak mengintervensi, Munas partai golkar seharusnya dibiarkan berjalan demokratis dan fair.
Presiden harus membangun relasi politik dan realitas politik secara objektif, tidak subjektif sehingga dinamika berkembang ditubuh Partai Golkar, dan apabila tidak cepat disadari, ke depan bisa mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Jokowi jilid kedua dalam hal menjalankan program kerja pemerintahan serta mengkonsolidasikan demokrasi di negeri tercinta ini. Sesuai dengan janji yang diucapkan Presiden Jokowi di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“ Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik–baiknya dan seadil–adilnya, memegang teguh Undang–Undang Dasar dan menjalankan segala undang–undang dan peraturannya dengan selurus–lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa “.

Mohammad Radius Anwar
Peneliti di The Gondangdia Institute

__Posted on
22/11/2019
__Categories
Opini

Author: Akta Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PropellerAds