Kolom

Perempuan dalam Visi Indonesia Maju: Refleksi dan Harapan

Aktaindonesia – Belum lama ini masyarakat Indonesia cukup dibuat tercengang dengan susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2014. Didalamnya ada optimisme bahwa Indonesia akan melaju pesat mencapai kemajuan, tetapi juga ada rasa khawatir apakah Menteri-Menteri yang telah dipilih memiliki kapasitas untuk mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden.

PropellerAds
Loading...

Jika pada periode sebelumnya pemerintah fokus pada pembangunan fisik/infrastruktur, pada periode kali ini pemerintah akan fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia. Maka mengacu pada visi misi Presiden dan Wakil Presiden, saya melihat ada harapan yang besar untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan Indonesia.

Peningkatan kualitas manusia Indonesia tidak akan lepas dari penguatan mainstreaming gender, keduanya harus berjalan beriringan agar pembangunan SDM dapat berkelanjutan. Tanpa perempuan yang berkualitas, sebuah negara tidak akan mampu mencapai peradaban yang maju.

Kondisi Faktual Perempuan Indonesia
Sebagai perempuan dan aktivis, tentu saya menginginkan masa depan perempuan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Selain itu, perempuan dapat memiliki kesempatan yang lebih terbuka dalam proses dan praktek pembangunan Indonesia di segala aspek. Jika dilihat dari permukaan, negara telah memiliki berbagai instrumen baik kebijakan dan program untuk mendorong kesetaraan gender dan mendorong perempuan untuk berperan di ranah publik dan juga terlindungi di domestik.

Berdasarkan Catahu 2019 Komnas Perempuan, kekerasaan terhadap perempuan baik di publik dan domestik masih tinggi berdasarkan ranah personal, komunias dan negara, perkawinan dan hubungan pribadi.

Ada berbagai macam bentuk kekerasaan yaitu pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, persetubuhan, pelecehan seksual, perkosaan dalam perkawinan, inses, kekerasan dunia maya (Cyber Crime), perbudakan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, dan kekerasan seksual lainnya. Berdasarkan Catahu 2019, pelaku kekerasan terbanyak adalah pacar, ayah, paman, suami dan kerabat/saudara.

Sedangkan diranah publik, apa empat jenis kekerasan yaitu kekerasan psikis, fisik, seksual, dan khusus. Kekerasan psikis berbentuk pengancaman, kekerasab fisik berbentuk pembunuhan, pemukulan, penganiayaan, sedangkan kekerasan seksual berbentuk persetubuhan, pelecehan seksual, percobaan pemerkosaan, perkosaan, dan pencabulan.

Selanjutnya untuk kekerasan khusus berbentuk traficking dan pekerja migran.
Kenyataan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia saat ini jika benar-benar ingin mewujudkan Indonesia Maju dan tugas seluruh stakeholders tentunya. Akan tetapi, sementara perempuan semakin terancam dengan kekerasan, hingga saat ini belum ada tindakan yang serius dan fokus oleh pemerintah untuk menanganinya.

Hal tersebut terlihat dari cara pemerintah menempatkan isu keperempuanan dalam perencanaan pembangunan Indonesia. Yang paling mencolok di awal periode pemerintahan saat ini adalah berkurangnya jumlah menteri perempuan, kedua pemilihan menteri perempuan yang secara latar belakang tidak memiliki sepak terjang yang cukup dalam menangani persoalan perempuan. Entah apa yang menyebabkan jumlah menteri perempuan berkurang, tetapi hal itu tentu mempengaruhi proses pelaksanaan roda pemerintahan Indonesia dan menjadi tolak ukur manistraiming gender di tataran pemerintah pusat yang belum terlaksana dengan baik. Kemudian yang paling mengecewakan adalah pemilihan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang tidak mempertimbangkan latar belakang dan prestasi di bidang keperempuanan dan anak.

Hal ini mencerminkan ketidak seriusan pemerintah dalam menguatkan kesetaran gender dan pemberdayaan perempuan Indonesia. Sekalipun ini masih menjadi dugaan karena belum terlihat hasil kerjanya, tetapi bagi saya keputusan memilih seseorang yang tidak berpengalaman sudah bisa dijadikan tolak ukur ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan perempuan dan anak.

Selain itu, dalam ranah politik dan kepemimpinan perempuan, Indonesia masih belum ramah gender. Pertama, dilihat dari komponen pengurus partai, keterwakilan perempuan masih belum memenuhi 30%. Kalaupun memenuhi, kapasitas dan perannya di partai masih belum strategis.

Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas perempuan yang tidak mumpuni tetapi juga sistem yang masih belum mensejajarkan perempuan di ranah publik sebagai manusia yang memiliki kapasitas dan potensi yang perlu dihargai dan diakui.

Satu minggu yang lalu saya mengunjungi Kabupaten Bone. Dari sekian Kabupaten yang ada di Indonesia, Kabupaten Bone adalalah Kabupaten dengan kepala desa perempuan terbanyak di Indonesia. Dari kurang lebih 300 kepala desa, 59 adalah adalah perempuan.

Namun ada yang menarik dibalik prestasi itu yakni latar belakang mereka menjadi kepala desa yang berdasarkan keturunan. Kenyataan itu menunjukan bahwa kesetaraan gender secara praktek di masyarakat Bone bukanlah suatu yang tabu, karena dengan budaya dan aturan adat yang kuat, perempuan dapat meneruskan kepemimpinan dari Bapak dan/atau suami.

Tetapi disisi lain, masih ada budaya patriarki yang menghambat perempuan untuk dapat lebih berprestasi.

Akibat dari budaya patriarki tersebut, sekalipun perempuan memiliki peran strategis di publik mereka harus wajib menjalankan peran domestik seperti mengurusi kebutuhan suami, anak, rumah dan tidak bisa berkompromi tentang kepatuhan kepada suami. Sehingga hal ini mengkibatkan peran ganda, diskriminasi, subordinasi, kekerasan, dan stereotype terhadap perempuan.

Maka jika dapat saya simpulkan, ada empat hal yang menghambat kemajuan perempuan di ranah publik yaitu doktrin agama yang masih tradisional (misoginis), budaya/aturan adat patraikis, strata sosial, dan sistem politik dan pemerintahan yang belum ramah gender. Perlu pembaharuan yang signifikan, baik secara knowledge untuk menbudayakan pandangan dan praktik yang ramah gender, dan juga kebijakan untuk mendukung pelaksanaan mainstreaming gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Misi Kesetaraan Gender Pemerintah Indonesia
Kesetaraan Gender merupakan bagian dari SDGs yang mana menjadi standarisasi kesuksesan pembangunan sebuah negara dimana juga disepakati oleh Indonesia melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla pada sidang PBB tahun 2015 di Newyork. Maka untuk melaksanakan dan mensukseskan pembangunan, pemerintah harus mengarustamakan gender di setiap aspek proses pembangunan Indonesia.

Visi Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf memiliki pandangan yang cukup matang mengenai kesetaraan gender dengan misi peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui program aksi menguatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Diyakini bahwa perempuan merupakan tonggak utama pembangunan negara dan menjadi standarisasi pelaksanaan Sustainable Development Goals (SGDs). Peran strategis perempuan terdapat di domestik juga publik, artinya keberadaan perempuan sangatlah penting dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan.

Dalam paparan program aksi Jokowi-Ma’ruf, dikatakan bahwa perempuan adalah ibu bangsa dimana memiliki peran mendidik generasi penerus masa depan bangsa, memperbaiki mentalitas bangsa, menjaga moral keluarga, serta mampu menggerakkan ekonomi keluarga dan masyarakat. Maka daripada itu perlu untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, pemerintahan, dan pembangunan. Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Meningkatkan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu. Meningkatkan akses anak-anak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Memfasilitasi peran perempuan/ibu dalam penguatan ekonomi keluarga.

Memfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif. Meningkatkan pelibatkan perempuan/ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga.

Apa yang menjadi rencana pemerintah tersebut sebenarnya sudah ada di setiap periode pemerintahan dari tahun ke tahun hanya saja dalam pelaksanaannya tidak mencapai sebagaimana yang diharapkan. Bahkan terkesan pemerintah tidak terlalu serius menyoal isu keperempuanan. Bisa jadi hal itu dikarenakan persoalan perempuan tidak dianggap urgent, terus terombang ambing ditengah budaya patriarki yang masih mengakar pada sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Tetapi optimisme harus terus dibangun, apalagi jika mengingat kuota perempuan di parlemen meningkat hingga 20% dari yang sebelumnya hanya 17%. Semoga keterwakilan perempuan di parlemen mampu menyuarakan kebutuhan perempuan Indonesia untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Peran Strategis Perempuan dalam Berbangsa dan Bernegara
Secara personal, saya selalu mengingat pernyataan Soekarno yang dituangkan dalam Sarinah (1947) dalam setiap proses kehidupan saya sebagai perempuan yang memiliki visi ingin turut serta membangun bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, adil, dan serjahtera serta bermartabat di mata bangsa lain.

Bagian terakhir buku Sarinah itu, Soekarno menyampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia dicapai atas usaha seluruh individu bangsa Indonesia baik perempuan dan laki-laki sehingga semuanya memiliki kewajiban untuk mengisi kemerdekaan Indonesia terlebih-lebih perempuan. Karena jika perempuan tidak dilibatkan, kemajuan dan kesejahteraan sulit dicapai. Disisi lain, keadilan dan kesetaraan hanya dapat terwujud ketika sebuah negara sudah menjadi negara yang maju, adil dan sejahtera.

Islam juga tidak membatasi perempuan untuk berperan dalam proses pembangunan bangsa. Dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah fil ard, selain itu juga memiliki kewajiban untuk saling tolong menolong, mengarahkan kepada yang ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran.

Sejarah pasca Islam juga membuktikan bahwa perempuan tidak pernah dilarang untuk berdakwah, bersosialisasi, berdagang, menuntut ilmu, bahkan melakukan safari untuk kepentingan ummat.

Sejarah perempuan dunia tidak sedikit menceritakan bahwasanna perempuan adalah tonggak awal perkembangan budaya. Konon, dahulu perempuan Amerika Latin adalah yang pertama menemukan alat pertanian dimana laki-laki masih asik berburu dan berpikir hidup nomaden adalah cara yang tepat untuk bertahan. Dengan ditemukan alat pertanian oleh perempuan itulah kehidupan nomaden berhenti, berkembanglah kehidupan berkelompok yang mana pada akhirnya menciptakan sebuah peradaban baru bagi kehidupan masyarakat di Amerika.

Keberadaan perempuan di tengah-tengah masyarakat atau keluarga bukanlah suatu yang sepele.
Sampai saat ini saya masih meyakini bahwa perempuan adalah ciptaan Allah SWT yang paling seimbang yakni antara logika dan perasaannya. Sehingga hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi perempuan dibanding laki-laki yang lebih mengandalkan logika. Jika diibaratkan ilmu fisika, semakin kecil sebuah partikel maka semakin dasyat kekuataannya sebagaimana atom yang bisa menghasilkan big bang dan terciptalah planet-planet di ruang angkasa (semesta).

Perasaan perempuan adalah partikel terkecil dalam struktur jiwa (ruh) manusia yang memiliki kekuatan maha dasyat. Maka salah besar jika kecenderungan menggunakan perasaan oleh perempuan adalah kelemahan karena dengan perasaan itulah lahir norma, budaya, peradaban, nilai, dan tatanan masyarakat yang ramah bagi kehidupan manusia di muka bumi.

Penulis : Imayati Kalean
(Mahasiswa Doktoral Universitas Negeri Jakarta, KOHATI PB HMI 2018-2020)

Loading...
Baca Juga :  Pembantaian Orang-orang Minang dan Bugis di Wamena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *