Penghapusan IMB dan AMDAL, Berikut Penjelasan Sofyan Djalil

AKTAINDONESIA.COM, JAKARTA – Wacana penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) muncul sebagai upaya pemerintah untuk memberi kemudahan usaha. Berikut penjelasan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Sofyan menjelaskan, beberapa waktu lalu menggelar forum group discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam FGD itu, muncul banyak keluhan yang menyangkut IMB karena pengurusannya lama dan berbelit-belit.

“Banyak sekali komplain tentang IMB ngurusnya lama, berbelit-belit, biayanya mahal dan setelah dapat, tidak di-enforce, dilanggar. Sehingga ada yang melesetin IMB menjadi izin melanggar,” katanya di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (12/10/2019).

Kemudian, dari FGD itu muncul tiga opsi yang untuk memberikan solusi. Namun, ia menegaskan belum menjadi kebijakan. Pertama, IMB dihapus lantaran sudah rencana detail tata ruang (RDTR) yang mengatur detail tata ruang. Namun, pengawasannya diperketat.

“Alternatif pertama adalah kalau sudah tata ruang, IMB tidak perlu, persyaratannya ketat sekali. Persyaratan itu ditambah dengan pengawasan yang ketat, kalau nggak misal nggak benar bongkar, kalau melanggar bongkar,” ujarnya.

Kedua, IMB tetap diperlukan namun izinnya dipermudah. Sofyan kembali mengatakan, pengawasannya perlu diperketat.

“Alternatif kedua, IMB tetap tapi dipermudah, kalau dulu ngurusnya 3 bulan 4 bulan, dipercepat. Ngurusnya orang datang ngurus izin, tapi persyaratannya dia harus teken kontrak kemudian diikutin pengawasan yang ketat dan harus kita tambah inspektur,” paparnya.

Ketiga ialah IMB dipermudah namun pengawasannya diperketat dengan menambahkan pihak ketiga seperti konsultan.

“Intinya pemerintah ingin membuat bisnis mudah, ingin menciptakan lapangan kerja. Hari ini lapangan kerja sesuatu yang sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu apapun yang menciptakan hambatan akan dimudahkan,” jelasnya.

Sofyan sendiri belum bisa menentukan kebijakan mana yang akan diambil karena masih dalam pembahasan. Soal penghapusan AMDAL, dia menuturkan tak dihapus. Namun, dia bilang, berdasarkan keterangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) AMDAL bisa dikecualikan.

“(AMDAL dihapus?) Nggak juga, sama seperti tadi karena Bu Siti mengatakan bahwa AMDAL yang ada RDTR bisa disesuaikan di-waive bukan dihapus,” tutupnya.

Baca Juga :  Abdul Wahid minta Percepat Pemetaan Tata Ruag Nasional
__Terbit pada
12/11/2019
__Kategori
Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PropellerAds