Pengelolaan Resiko Banjir di Gorontalo, Proyek Strategis Nasional

AKTAINDONESIA.COM, GORONTALO – Provinsi Gorontalo menghadapi beberapa isu kerusakan lingkungan salah satunya mengenai banjir. Sejauh ini Provinsi Gorontalo menjadi provinsi yang beresiko mengalami banjir tinggi. Banjir disana terjadi setiap tahun, sebanyak 42% penduduk beresiko terpapar banjir. Gorontalo memiliki daerah hilir yang menjadi pertemuan 3 sungai besar yakni Limboto, Bolango, dan Bone. Daerah ini memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (<0,1%).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil secara khusus menggelar Rapat Pengelolaan Resiko Banjir di Provinsi Gorontalo dengan Gubernur Gorontalo, Bupati Gorontalo, dan pihak terkait, pada Hari Senin, 24 Agustus 2020, di Jakarta.

Banjir di Provinsi Gorontalo merupakan kombinasi banjir luapan sungai dan tidak efektifnya drainase lokal. Kawasan danau dan sungai kini sangat kritis karena sedimentasi. Sebanyak 57% lahan di WS Limboto-Bolango-Bone termasuk kategori kritis. Sedangkan Danau Limboto mengalami pendangkalan dan pengurangan luas karena pembangunan di sekitar danau. Lebih dari 50% luas alami danau telah hilang. Untuk itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan memusatkan perhatian dalam revitalisasi kawasan yang menjadi resapan air.

“Danau merupakan salah satu dari 15 Danau Prioritas Nasional yang perlu segera dilakukan penyelamatan agar dapat dipulihkan kondisinya. Saat ini pemerintah tengah menunggu finalisasi Rancangan Perpres Penyelamatan Danau Prioritas Nasional,” ujar Menteri Suharso.

Pengelolaan Danau Limboto dalam kerangka pembangunan RPJMN 2020-2024 masuk ke dalam Prioritas Nasional dari segi Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Dalam kasus ini, Bappenas merekomendasikan program prioritas 2020-2024 untuk menangani masalah banjir di Gorontalo dapat dilakukan dengan lima program kegiatan yakni penyelesaian masterplan pengendalian banjir, penataan ruang, rehabilitasi lahan, perbaikan pos hujan, dan mitigasi bencana.

“Untuk pengelolaan Banjir di Provinsi Gorontalo ini secara struktural pada tahun 2020 membutuhkan anggaran sebesar Rp94,7 miliyar, memasuki tahun 2021 anggaran nanti akan bertambah menjadi Rp126 miliyar karena cakupan kawasan yang menjadi pengendalian banjir akan lebih banyak lagi,” ungkap Menteri.

Semoga dengan adanya revitalisasi di kawasan DAS dan Danau di Provinsi Gorontalo, intensitas banjir akan semakin berkurang.

Senin, 24 Agustus 2020
Tim Komunikasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas

Follow:
Instagram Menteri PPN: @suharsomonoarfa
Twitter Menteri PPN: @Suharso_M
Fanpage Menteri PPN: Suharso Monoarfa

Loading...
__Posted on
24/08/2020
__Categories
Nasional

Author: Akta Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PropellerAds