Pemko Pekanbaru Riau Pasang Plang di Lahan Kelompok Tani Tenayan Indah

Dok: Pemko Pekanbaru Pasang Plang di Lahan Kelompok Tani Tenayan Indah Pekanbaru Riau

AKTAINDONESIA1.COM, PEKANBARU –Kelompok Tani Tenayan Indah Pekanbaru, memberi perlawanan terhadap upaya Pemko Pekanbaru untuk menguasai lahan Kelompok Tani Tenayan Indah dengan cara menancapkan Plang yang bertuliskan Tanah Kosong yang beralokasi di Jalan Gajah Mada RT. 04 RW. 02 Kelurahan Industri Kecamatan Tenayan Raya dengan luas 2.660.000 M2 yang diperoleh pada tahun 2003, Senin (20/7/2020).

Dok: Anggota Kelompok Tani Tenayan Indah Berorasi Dihadapan Pemko Pekanbaru, Kami Siap Mati Untuk Mempertahankan Lahan Kami atau Tolong Ganti Rugi

Sejak pagi, puluhan anggota kelompok tani ini sudah bersiaga menggagalkan pemko pekanbaru dalam hal ini adalah dari Satpol PP Pekanbaru yang langsung diperintahkan Kasatpol PP Burhan Gurning supaya anggotanya bisa menancapkan plang di lahan milik Kelompok Tani Tenayan Indah.

Turut hadir dalam pengamanan pemasangan plang, dari TNI-Polri sudah datang ke lokasi. Namun tidak mengarah ke posako kelompok tani.

Masa merasa curiga, puluhan personel satpol tidak menghampiri mereka. Maka masa langsung menuju di batas timur untuk mengamankan pemasangan plang.

Dok: Orasi Tengku Said Usman Didampingi Kuasa Hukum Hendra Marpaung, Jangan Pasang Plang Sebelum Diganti Rugi Lahan Kelompok Tani Tenayan Indah

Dalam orasinya, Said Menegaskan, ia dan anggota kelompok tani lain siap mati sekarang untuk mempertahankan hak mereka.

”Kalian tidak berhak memberikan plang ditanah kami. Bereskan dulu masalah ini, ganti rugi. Baru silahkan kalian bisa pasang plang,” kata Said.

Lanjut Said, tidak menghalangi pembangunan yang akan dilakukan di Kawasan Industri Tenayan (KIT) ini.

”Kami tidak menghalangi pembangunan. Tetapi, cara Pemko salah, memberikan ganti rugi kepada orang yang salah Robet Sanuri,” tegas Said.

Nama Robet Sanuri kata Said, tidak terkait kepemilikan sah yang ganti rugi diberikan kepadanya. ”Kalau mengatasnamakan kelompok tani dia menjual itu tidak benar. Tak ada hal Robet Sanuri disini,” tegas Said, berapi-api.

Said dan Burning sempat bersitegang, dan diteriaki masa kelompok tani.

Said menegaskan, ia siap mati apabila personel yang dibawanya nekad memasang plang. ”Saya siap mati, kalau kalian pasang plang. Jangan coba pasang, sebelum masalahnya diselesaikan,” kata Said.

Baca Juga :  Mahasiswi Unand Di Temukan Tewas Gantung Diri
Dok: Kepala Plt. Satpol PP kota Pekanbaru Burhan Burning, Saya Tak Tau dan Hanya Menjalankan Tugas dan Perintah Walikota

”Saya bekerja diperintahkan negara, dan menjalankan tugas,” jawab Burhan Gurning.

”Bayar dulu ganti rugi, baru kalian bisa kerja,” kata Said.

”Kalau masalah itu, bapak selesaikan saja di advokasi,” kata Burhan.

”Makanya jangan pasang plang. Karena masalah ini belum selesai, ganti rugi dulu. Kami tidak menghalangi pembangunan. Tapi caranya yang benar. Kalau begini Pemko serobot lahan masyarakat. Kalau kalian pasang, kami akan bertindak,” tegas Said. Sehingga, Burhan Gurning pergi meninggalkan masa menggunakan mobilnya.

Tengku Said, Sejak lahan ini dibuka Kelompok Tani sejak 1982, dengan surat keterangan terbang (SKT) masalahnya baru muncul di tahun 90 an.

Dimana saat itu, ganti rugi di berikan kepada Robert Sanuri, yang lokasi lahannya diseberang sungai, bukan di lahan milik kelompok tani.

Oleh Yahya Said warga pertama membuka lahan disana, saat itu, Safarudin Nantan yang ikut mengukur di tahun 1982.

”Kalau mulai pembukaan di tahun 1980,” sebut Yahya.

Saat itu, metode pengukuran masih menggunakan alat todolit atau tenol. Awalnya, ada 100 orang anggota kelompok tani, yang membuka 100 hektar. Kemudian, pembukaan kedua seluas 225 hektar.

”Saat kami buka tidak ada masalah, zaman itu lokasi ini masih hutan, kayu masih besar,” tutur Yahya.

Sebagai tanda, saat itu, para kelompok tani langsung tanaman kopi, kelapa, kelompok besar menanam serai wangi.

Untuk izin yang sah, kata Yahya, ada dari camat Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Syahril B.

Sedangkan, masalah dengan pemerintah kota Pekanbaru ini, diakui Yahya timbul di tahun 2000 an, saat pembukaan lahan untuk jalan.

”Informasi yang kami dapat Pemko menyatakan telah mengganti rugi kepada Robet Sanuri mengatasnamakan kelompok tani. Sebagian telah di jual oleh oknum. Awalnya luasnya 710 hektar milik kelompok tani, hingga terus berkurang,” ungkap Yahya.

Baca Juga :  Pasar Baru Kasang Padang Pariaman Dilalap Sijago Merah

Kuasa hukum Kelompok Tani Tenayan Indah Hendra Marpaung, menegaskan, seharusnya lahan yang mereka olah menjadi lahan perkebunan harusnya diganti Pemko Pekanbaru.

”Kami belum ada mediasi sama sekali dengan Pemko Pekanbaru. Sebenarnya, ada sekitar 700 hektare lahan warga di Kawasan Industri Tenayan ini,” kata Hendra Marpaung.

Ia mengungkapkan, jauh sebelum adanya KIT, lahan sekitar 350 hektare yang ada di sana sudah dikelola dan ditanami masyarakat. Dahulu, pembukaan hutan di Tenayan dilakukan pada 1980. Pembukaan hutan atas izin Kecamatan Siak Hulu.

”Dahulu dibentuk Panitia Pembangunan dan Penyelesaian Surat-surat Tanah dan Pembuatan Jalan Baru (P2DB) yang kemudian kami buat Jalan Lancang Kuning. Kemudian, P2DB bertransformasi menjadi Yayasan Pembangunan Tenayan Indah,” tutur Hendra.

Awal dibuka, lahan ditanami berbagai tanaman. Tahun 1987, lahan bertambah menjadi 350 hektare. Pengelolaanya masih di bawah satu bendera pengelolaan yakni Yayasan Pembangunan Tenayan Indah Pekanbaru. Kemudian, yayasan membentuk Kelompok Tani Tenayan Indah.

”Sekarang, lahan yang masih kami kuasai sekitar 350 hektare. Sedangkan 350 hektare lainnya sudah ‘dimakan’ oleh mafia tanah lain,” ungkap Hendra.

Maka aksi penolakan ini, sebut Hendra, karena Kelompok Tani Tenayan Indah melayangkan protes langsung ke Wali Kota Pekanbaru Firdaus. Dimana, kesannya Kelompok Tani Tenayan Indah tiba-tiba dikemas seolah-olah tidak memiliki surat tanah.

”Kami ini mengikuti prosesnya dengan benar, tanpa bayar preman. Buktinya, kami datangi kelurahan, kami datangi Pemko Pekanbaru,” ungkap Hendra.

Menurutnya, Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) juga pernah didatangi. Namun, BPKAD tidak mau tahu.

”Akhirnya, kami mengirim surat ke Komnas HAM dan Ombudsman. Ini bukti bahwa kami sebagai pemilik yang benar dan memprosesnya dengan benar,” beber Hendra.

Baca Juga :  Pelatihan Pembuatan Kerupuk Atom Tenggiri

Seiring waktu berjalan, dokumen lahan seluas 350 hektare milik Kelompok Tani Tenayan Indah sempat diakui pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Namun, Pemko Pekanbaru menutup proses ganti rugi lahan Desember 2019 lalu.

Bahkan, pihaknya pernah diundang Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Pekanbaru. Sebagaimana diketahui, Kasi Datun Kejari Pekanbaru merupakan pengacara negara untuk Pemko Pekanbaru.

”Beliau bilang akan mencoba menginventarisir. Jika benar, maka akan diganti rugi,” ujarnya.

Dokumen lahan seluas 350 hektare milik Kelompok Tani Tenayan Indah sempat diakui pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Namun, Pemko Pekanbaru menutup proses ganti rugi lahan Desember 2019 lalu.

Bahkan, pihaknya pernah diundang Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Pekanbaru. Sebagaimana diketahui, kasi Datun Kejari Pekanbaru merupakan pengacara negara untuk Pemko Pekanbaru.

Setelah diteliti, Kasi Datun Kejari Pekanbaru mengatakan bahwa dokumen lahan milik Kelompok Tani Tenayan Indah berkategori satu.

”Artinya orang punya surat, orang yang menguasai dan tahu sejarah lahan. Maka, lahan tersebut besar kemungkinan untuk diganti rugi. Sepekan kemudian, Kasi Datun Kejari Pekanbaru meminta maaf sembari mengatakan bahwa sudah tertutup ganti rugi (lahan) Desember kemarin. Kalau begitu, kami cari langkah yang lain,” tegas Hendra.

Secara adminiatrasi, pihaknya berani dokumen lahan yang dimiliki diuji di laboratorium forensik, ujarnya.
Tak lama kemudian pihak pemko pekanbaru dengan kuasa hukum Kelompok Tani Tenayan Indah Hendra Marpaung, pemko memberikan kesepakatan untuk bisa menancapkan plang tersebut sebanyak 2 buah plang disamping plang kelompok tani tenayan indah tersebut dan membuahkan hasil sambil menunggu pihak pemko untuk menyelesaikan kasus lahan ini, tutup Marpaung.

__Posted on
21/07/2020
__Categories
Info Daerah

Author: Addinal Khairi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PropellerAds