Pembiaran Nepotisme

DR. Aswandi

Wakil Rektor Universitas Tanjung Pura Pontianak

 

AKTAINDONESIA.COM – DIYAKINI bahwa: (1) penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang sangat menentukan pencapaian cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur; dan (2) praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara.

Memperhatikan dua keyakinan tersebut di atas, pemerintah menetapkan sebuah Undang-Undang RI Nomor: 28/Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki kontribusi sangat merusak bangsa ini.

Pencegahan dan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi dan kolusi giat dilakukan, misalnya: Operasi Tangkap Tangan oleh KPK terjadi dimana-mana, belakang ini sebanyak 2.357 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat, sekalipun MA mencabut peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, beberapa partai politik yang masih memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi tetap saja menolak mantan koruptor mendaptarkan diri sebagai calon legislatif atau setidaknya memberi tanda pada daftar nama calon legislatif mantan koruptor.

Pencegahan dan pemberantaran korupsi dan kolusi gencar dilakukan, sementara nepotisme, yakni perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang memiliki kekuatan besar merusak bangsa, tidak kalah dahsyatnya dari kejahatan yang diakibatkan kejahatan korupsi dan kolusi KURANG MENDAPAT PERHATIAN dari pemerintah untuk mencegah dan menindaknya, terkesan terjadi “Pembiaran Nepotisme”.

Lao Tzu, seorang filosof China yang hidup 5000 Sebelum Masehi mengingatkan, “Apabila kesalahan tidak dikritik dan tidak dikoreksi, maka kesalahan tersebut akan menjadi kebenaran”. Mahatma Gandhi seorang pemimpin sejati dari India mengingatkan “Satu kesalahan ditoleransi, berarti seribu kesalahan diundang (seribu kesalahan minta dibenarkan). Tentu saja kita tidak mau kejahatan nepotisme yang selama ini dibiarkan, pada saatnya nanti akan menjadi sesuatu yang biasa saja, bahkan menjadi kebenaran.

Baca Juga :  Kebahagiaan Untuk Semua

Memperhatikan bahaya nepotisme ini, Rasulullah Saw sejak lama menegaskan “Jika Fatimah putriku mencuri, maka potonglah tangannya”. Di masa khalifah Walid bin Abdul Malik, ia (Walid) hendak mengangkat putera Umar bin Abdul Azis menjadi khalifah mengganti khalifah Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz bersikap tegas dimana ia tidak menyetujui pengangkatan puteranya itu sekalipun semua orang merestuinya setelah mempertimbangkan kemampuannya. Amirul Mukminim kembali menegaskan sekalipun puteranya layak atau memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk jabatan tersebut selama ia masih menjadi anakku atau anak dari Umar bin Abdul Azis, aku selaku ayahnya tidak akan mengizinkan puteraku menjadi khalifah penganti Sulaiman. Umar bin Abdul Azis tidak ingin menyinggung perasaan orang lain yang juga layak menjadi khalifah, dikutip dari Ali Muhammad Ash-Shalladi (2014) dalam kitabnya “Umar bin Abdul Azis”.

Setelah dilantik menjadi presiden RI tahun 2004, bapak Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mengumpulkan keluarga besarnya di Pacitan Jawa Timur, satu diantara keluarga beliau adalah dosen penulis, yakni Prof. H. Sonhadji, PhD, alumni Ohio State University Amerika Serikat. Sekembalinya dari acara keluarga presiden SBY tersebut, bapak Sonhadji bercerita kepada penulis, antara lain presiden SBY berpesan kepada semua anggota keluarganya untuk menjaga dirinya. Yang dimaksud menjaga diri presiden SBY tersebut, antara lain untuk tidak sekali-kali meminta jabatan kepadanya (nepotisme).

Pembaca barangkali masih ingat Kahiyang Ayu puteri dari bapak Joko Widodo presiden RI ke-7 dinyatakan tidak lulus test menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), banyak orang mempertanyakan dan merasa aneh atas ketidaklulusan puteri presiden RI ke-7 menjadi PNS. Pertanyaan penulis, mengapa mesti heran dan kecewa atas kejadian tersebut?. Ada apa dengan mereka yang kecewa itu?. Bukankah ketidaklulusan Kahiyang Ayu menjadi PNS justru menjadi pembelajaran yang bermakna bagi rakyat Indonesia dimana beliau selaku pemimpin telah membuktikan dirinya bebas dari kejahatan nepotisme.

Baca Juga :  Kisah Haru Kekasih Korban Lion Air Yang Tetap Berbaju Pengantin

Suri tauladan agar tidak melakukan kejahatan nepotisme telah diberikan oleh Rasulullah Saw, khalifat Umar bin Abdul Aziz, mantan presiden SBY dan presiden Joko Widodo dan lainnya, namun sayang dan sedihnya nepotisme masih saja melanda masyarakat kita hingga saat ini, antara lain; (1) betapa sulitnya mencegah nepotisme pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPSB) di semua jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga perguruan tinggi, padahal sistem seleksi PPDB tersebut telah dibuat atas prinsip seleksi yang benar; predibtability, equity, efisiensi, dan learning insentive atau prinsip objektif, adil, transparan dan akuntable. Penulis perhatikan, pahami dan yakini sebaik apapun sistem seleksi PPDB dibuat tidak akan banyak manfaatnya jika orang yang berada dibelakang sistem tersebut terutama para pemimpin satuan pendidikan tidak memiliki komitmen mencegah nepotisme; (2) rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) juga demikian, sistem rektrutmen ASN telah dibuat sebaik-baiknya dan setiap tahun disempurnakan, berbasis online, namun selalu ada permintaan afirmatif bagi kelompok tertentu yang kurang relevan dengan kebutuhan rekrutmen itu sendiri, seperti afirmatif bagi peraih medali pada Asian Games yang dinilai telah berjasa mengharumkan nama bangsanya, sementara ribuan guru honorer yang telah bertahun-tahun membaktikan dirinya bertugas mengajar anak bangsa di daerah 3T tanpa memperoleh penghargaan yang layak (gaji Rp. 70.000 – Rp. 300.000 setiap bulannya, itupun sering terlambat pembayarannya) terabaikan dan terzholimi, afirmatif bagi putera daerah atau masyarakat di daerah 3T menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan tidak jarang keinginan baik pemerintah tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan nepotisme. Berbahagia di atas penderitaan orang lain bukan lagi sesuatu yang ditakuti akan mendapat azab dariNya; (3) belajar dari Umar bin Abdul Aziz menolak puteranya untuk diangkat menjadi khalifah sekalipun puteranya itu memiliki kapasitas, kapabilitas dan didukung oleh rakyatnya. Karena Amirul Mukminin tidak ingin menyinggung perasaan rakyatnya, maka keinginan rakyat ditolaknya, pada suatu kesempatan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, “Sesungguhnya diantara hal yang dapat menjaga khalifah di dalam kuburnya adalah mengangkat seorang yang shaleh dan taat beribadah sebagai pemimpin pengantinya”. Sementara dalam masyarakat kita, politik dinasti atau nepotisme politik marak terjadi, tidak sedikit mantan pemimpin merekomendasi istri, anak, cucu, mantu dan ponaan untuk dipilih menjadi calon pemimpin penggantinya, padahal mereka tahu keluarga dan kroninya itu tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas menjadi seorang pemimpin, dan mereka juga tahu masih banyak calon atau kandidat lainnya bukan keluarga dan kroninya jauh lebih layak menjadi pemimpin penggantinya, namun tidak diberi akses olehnya, bahkan secara kejam dizaliminya. Jeffry A. Winters (2011) dalam bukunya “Oligarki” menjelaskan panjang lebar tentang sejarah nepotisme politik dan kekuasaan di belahan dunia ini yang kesemuanya tidak mampu membuat bangsanya mencapai kemakmuran, kedamaian, apalagi kebahagiaan, yang terjadi justru sebaliknya hancurnya sendi-sendi kehidupan yang akhirnya membuat kehancuran pada bangsanya.

Baca Juga :  Pemerintah Gratiskan Jembatan Tol Suramadu

Penulis sangat percaya kejahatan nepotisme dapat dicegah, tidak harus ada yang menjadi korban dari kejahatan nepotisme itu apabila para pemimpin dan kita semua berkomitmen untuk mencegahnya, sebaliknya apabila para pemimpin khususnya dan kita semua tidak memiliki komitmen mencegah nepotisme tersebut, maka sebaik apapun sistem pemerintahan dibuat, maka tidak akan ada manfaatnya untuk menghapuskan nepotisme itu dari muka bumi, yang pasti azab Allah SWT akan menimpa kita semua termasuk mereka yang tidak berdosa, Auzubillah hi min Zhaaaliq (Penulis, Dosen FKIP UNTAN)

nury

comments

leave a comment

Create Account



Log In Your Account