Masa Penahanan Idrus Marham diperpanjang

AKTAINDONESIA.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Idrus saat ini berstatus tersangka kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. “IM perpanjangan penahanan selama 30 hari, mulai 20 September sampai 29 Oktober 2018,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Jakarta,
Complete Reading

Partai Amanat Nasional sebagai salah satu mitra Koalisi Adil Makmur pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membenarkan kabar Neno Warisman didapuk menjadi wakil ketua tim pemenangan. Menurut mereka Neno berjanji di hadapan Prabowo bakal habis-habisan mendukung dan memenangkan duet itu dalam pemilihan presiden 2019. “(Posisi wakil) itu jadi hasil dari diskusi, mufakat saja. Jadi Pak Prabowo juga
Complete Reading

Ketua DPP PAN Yandri Susanto meminta Ma’ruf Amin mundur sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Alasannya, Ma’ruf kini sedang berkonsentrasi sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dan tidak elok masih mempertahankan posisi di MUI. “Selama ini posisi Ketua Umum MUI belum pernah terlibat dalam politik praktis atau politik secara langsung,” kata Yandri di kediaman
Complete Reading

  DR. Aswandi (Wakil Rektor Bagian Akademik Universitas Tanjung Pura Pontianak) AKTAINDONESIA.COM, GILBERT (2007) dalam bukunya “Stumbling on Happiness” mengatakan bahwa kebahagiaan adalah sebuah kata yang umumnya digunakan untuk menunjukkan sebuah pengalaman dan bukan untuk perbuatan yang menyebabkannya. Dibagian lain, ia mengatakan orang sering tidak mendapatkan kebahagiaan karena mereka terlalu jauh memikirkan masa depannya, sementara
Complete Reading

AKTAINDONESIA.COM, Labuhan Batu – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengembangkan kasus dugaan suap yang membelit Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap. Bahkan, KPK tengah mengusut dugaan penerimaan lain sang bupati yang kini resmi menyandang status tersangka itu. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan telah teridentifikasi dugaan penerimaan hingga Rp 46 miliar, terkait proyek-proyek di Labuhanbantu. “Dari
Complete Reading

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, dukungan ulama kepada pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) merupakan hal yang wajar. Menurut dia, itu merupakan bentuk kejamakan ulama di Indonesia. “Ulama ini kan tidak tunggal di Indonesia. Ada sebagian ulama memang senang dengan Prabowo, juga Jokowi,” kata dia
Complete Reading

AKTAINDONESIA.COM, Tanah Datar – Tim Arkeolog dari Balai Arkeologi (Balar) Sumatra Utara melakukan penggalian di Nagari Tuo Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Mereka menelusuri tinggalan cagar budaya yang ada di daerah tersebut. etua Tim Peneliti, Taufiq Hidayat  mengatakan penelitian yang dilakukan kali ini berangkat dari rekomendasi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumbar beberapa waktu
Complete Reading

  AKTAINDONESIA.COM – Berdasarkan situs KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, sebanyak 20 Partai Politik yang akan menjadi peserta di Pemilihan Umum (PEMILU) 2019. 16 Partai Politik diantaranya adalah Partai Politik Nasional sedangkan 4 Partai Politik lagi adalah Partai Politik Lokal Aceh. 16 Partai Politik Nasional yang berhasil menjadi peserta PEMILU 2019 adalah Partai Politik yang
Complete Reading

AKTAINDONESIA.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Dirjen Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Hal ini diungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp, Jumat (21/9) sore. Menurut Febri, surat tersebut sudah dikirimkam sejak tanggal 13 September 2018 kemarin. Pencegahan keluar negeri Bupati
Complete Reading

AKTAINDONESIA.COM, Padang – Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), Adel Wahidi menilai, deklarasi dukungan yang disampaikan kepala daerah untuk salah satu bakal calon presiden-wakil presiden merupakan tindakan yang tidak etis. Sebab kepala daerah merupakan pejabat publik, sebagai kepala pemerintahan di wilayahnya. “Ia memang diusung oleh partai, tapi setelah menjabat mereka kerja untuk rakyat
Complete Reading

Create Account



Log In Your Account