Mental Kolonial di Bengkalis

AKTAINDONESIA.COM – Sekurang-kurangnya sukarno telah mengalami dua kali masa penahanan serta dua kali masa pembuangan. Masa penahanan pertama terkait dengan bentuk provokasinya yang memberi semangat pada massa rakyat untuk membenci kolonialisme bangsa eropa.

Pada masa ini, Sukarno di tahan di Banceuy selama tiga bulan. Selama di Bancuy pula Sukarno mempersiapkan pembelaannya yang berjudul Indonesia menggungat untuk dibacakan di pengadilan. Pembelaannya ditolak, kemudian Sukarno divonis penjara selama 4 tahun di Suka Miskin. Namun dengan tersebarnya “Indonesia Menggugat” telah memancing reaksi aktivis negara-negara/Kerajaan-kerajaan eropa lainnya yang mendesak pembebasan Sukarno. Belum sebulan masa penahanan tahun kedua, Sukarno dibebaskan.

Kemudian dari itu, Sukarno beberapa tahun selang bebas dari Suka Miskin sukarno di adili lagi untuk di buang ke Ende Flores. Yang dikarenakan tekanan di pihak Belanda terkait kondisi kesehatan Sukarno yang menurun, pembuangan Sukarno kemudian di pindahkan ke Bengkulu. Sukarno mengalami serangan malaria di Ende, Flores. Seperti yang di ketahui, Cokroaminoto yang merupakan pendiri Sarikat Islam yang juga merupakan orang tua kandung dari Utari, Istri pertama Sukarno meninggal di pembuangan di Ende.

Sukarno dipenjarakan dan kemudian dibuang untuk membatasi ruang gerak Sukarno yang mengagitasi masyarakat dari podium ke podium di merata tempat di pulau jawa. Pada saat itu Sukarno merupakan pendiri sekaligus ketua dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI)

Hal yang menarik di sini, selama masa pembuangan di tempat yang sama sebagaimana mantan mertuanya di buang, Sukarno memperoleh uang saku sebesar 10$ tiap-tiap minggunya. Selain dari itu, Sukarno juga tidak di halang-halangi untuk melakukan pementasan teater selama di Ende. Pun Sukarno juga tidak di halang-halangi untuk melakukan bisnis jual beli tekstil di Ende.

Baca Juga :  Mahasiswa Politeknik Bengkalis Tuntut Penyelesaian Kabut Asap

Pihak Belanda hanya berlaku tegas pada Sukarno apabila Sukarno kedapatan menerbitkan tulisannya yang di kirim secara sembunyi-sembunyi melalui kapal berangkat hanya seminggu sekali dengan menggunakan nama samaran. Sanksi yang diberikan kepada Sukarno berupa pemotongan uang saku sebanyak 2$ per temuan pelanggaran.

Dibuang memang terdengar cukup sadis, namun Belanda masih dianggap masih memanusiakan manusia pada saat itu. Orang buangan memperoleh uang untuk penghidupannya. Bila ada yang tidak sepakat dengan isitlah memanusiakan manusia pada peristiwa pembuangan, maka hal yang sama juga berlaku untuk kasus kasus di beberapa Daerah. Kabupaten Bengkalis salah satunya.

Belum sampai satu tahun yang lalu, Kabupaten Bengkalis sempat di gegerkan dengan berita soerang Kepala Sekolah yang dicopot hanya karena Suaminya mengomentari berita Bupati Bengkalis di media sosial. Suami dari Kepala Sekolah tersebut merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat anti korupsi. Yanuar, mengomentari pemberitaan terkait penggeledahan Rumah Dinas Bupati Bengkalis di Facebook dengan akun asli miliknya. Alhasil, Istri Yanuar yang merupakan Seorang Kepala Sekolah di Bantan di buang ke daerah yang jauh dari tempat dia berdomisili. Eni yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD 17 Bantan, kini harus bertugas sebagai guru biasa di daerah pedalaman di Kecamatan Mandau.

Ironi, padahal Yanuar yang merupakan suami Eni hanya mengomentari pemberitaan di Facebook. Yanuar tidak melakukan agitasi dengan berpidator dair podium ke podium sebagaimana yang dilakukan oleh Sukarno. Yanuar juga tidak menerbitkan tulisan yang di sebar di harian yang sering di baca publik Bengkalis juga sebagaimana Sukarno. Namun, Eni Isteri dari Yanuar mesti menanggung risiko yang diperlakukan hampir serupa dengan orang buangan.

Bandingkan, Eni dibuang namun masih di gaji sebagai PNS dengan Sukarno yang bukan sebagai pegawai Belanda namun tetap menerima bayaran sebagai orang buangan.

Baca Juga :  Panca: KPK Ambigu Atau Melemah?

Menurut laporan cakaplah, Eni sempat melakukan perlawanan dengan melaporkan BKD ke pihak Ombudsman RI Perwakilan Riau. Namun terakhir, untuk alasan yang hingga kini masih belum dapat saya ketahui, Eni memilih untuk mengakhiri perlawanan. Boleh jadi karna ia memperoleh tekanan yang lebih besar lagi, boleh jadi karna memang karna hal lain.

Bandingkan lagi, Eni di buang karena suaminya berkomentar di Facebook dan Sukarno yang di buang karena diri Sukarno sendiri yang vokal melalui pidatonya di beberapa tempat di pulau jawa dan tulisan-tulisan yang dibuatnya -yang mana pada saat itu, angka buta aksara masyrakat pribumi masih tinggi.

Sevokal-vokalnya Sukarno, Belanda tidak pernah bertindak dengan memperlakukan Sukemi Sostrodiharjo. Sukemi merupakan ayah dari orang yang memproklamir kemerdekaan Indonesia. Semasa Sukarno aktif di PNI, Sukemi masih menjabat sebagai mantri Sekolah Rendah atau jabatan yang setara dengan Kepala Sekolah Dasar yang di khususkan untuk rakyat pribumi.

Untuk menjaga good wil masyarakat pribumi terhadap pemerintahan kolonial, Belanda tidak pernah menindak keluarga besar Sukarno. Hal ini juga berlaku pada saat pembuangan Cokroaminoto, tidak ada satupun kerabat Cokroaminoto yang turut di penjarakan atau di buang melainkan mereka juga turut memprovokasi pribumi untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Timpang memang, hal yang terjadi di Kabupaten Bengkalis tidak lebih dari satu tahun yang lalu membawa ke arah simpul, bahwa kemerdekaan negara tidak menjamin kemerdekaan Individu untuk menyuarakan komentarnya, terlebih lagi Opininya. Kesan yang muncul dengan peristiwa ini mengarah pada lebih kejam pemerintahan pribumi merdeka yang di pimpin oleh pemimpin yang bermental Kolonial ketimbang pemerintahan kolonial itu sendiri

 

Oleh: Ilham Tanjung/Warga Bengkalis

__Terbit pada
29/07/2019
__Kategori
Opini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PropellerAds