Kolom

Mengupas 7 Tuntutan Rakyat Papua

AKTAINDONESIA.COM – 7 Tuntutan Rakyat Papua.

Loading...

“Bumi Papua kian membara, dengan segala hama yang termaktub didalamnya, kian subur menjalar sampai keranting-rantingnya, tak pelak rangkaian semua ini adalah harga yang harus di tebus oleh para elit dan para pendahulunya yang membiarkan persoalan papua yang telah rapuh sedari akar. Pemerintah harus segera meracik pupuk tepat guna dan tepat sasaran yang mampu bersenyawa bagi bumi papua. Jika rakyat telah menarik legitimasinya terhadap pemerintah presiden mau tak mau harus turun lahan memupuki bumi papua dengan tangannya sendiri.”
~Kelvin Ramadhan

Suasana salah satu potret kerusuhan yang terjadi di Bumi Cendrawasih

Membicarakan tuntutan berarti memberikan pesan terhadap kita bahwa adanya ketidakpuasan dan ketidaksenangan atas kondisi yang terjadi. Ketidaksenangan ini telah mengaktifkan nalar dan semangat rakyat papua; merdeka dari segala bentuk penindasan!. Tuntutan adalah bagian dari hukum kausalitas (sebab-akibat). Tidak ada akibat bila tidak ada sebab. Tidak akan timbul reaksi kalau tidak ada aksi, maka tidak akan ada tuntutan kalau tidak ada ketidakpuasan. Penulis berpandangan bahwa tuntutan ini adalah hukum karma dari Trikora (Tri Komando Rakyat) pemerintah terhadap Papua pada zaman orde lama dahulu. Trikora menjadi penyebab awal ketidaksenangan rakyat papua dan Trikora adalah induknya hama bumi Papua. Jika kita mencoba membuka lembaran sejarah Trikora merupakan sebuah operasi selama dua tahun yang dilancarkan Soekarno untuk menggabungkan wilayah papua barat menjadi bagian NKRI. Trikora yang memuat tiga isi yaitu: Pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda; Kedua, Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia; Ketiga, Bersiaplah untuk memobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Membaca lebih jauh isi Trikora, jelas secara eksplisit ada usaha-usaha yang dibumbui kepentingan sepihak yang di lakukan Soekarno atas nama Bangsa Indonesia, yaitu intervensi dan provokasi maksud baik Belanda terhadap Papua, pengklaiman secara sepihak Irian Barat bagian dari tanah air, dan penggiringan opini umum bahwa Papua satu bangsa dan satu tanah air dengan Indonesia. Maka tak berlebihan bahwa tujuh tuntutan ini dalah hukum karma terhadap Trikora. Ditambah dengan serangkaian peristiwa belakangan ini maka wajar saja rakyat Papua mengekspresikan ketidaksenangan dan ketidakpuasannya dengan mendeklarasikan sebanyak tujuh tuntutan yang di tujukan kepada atas nama bangsa Indonesia.
Mengupas berarti membuka dan membuang lapisan apapun yang menjadi penutup. Melalui tulisan ini penulis mencoba membuka pengetahuan dan membuang ketidaktahuan kita. Selama ini ia telah menjadi tabir antara sesuatu yang kita ketahui dengan fakta sebenarnya.
Deklarasi Tujuh tuntutan rakyat Papua Kemarin berisi : 1.) meminta pemerintah RI segera memulangkan mahasiswa Papua di Tanah Jawa kembali ke Papua. 2.) mendesak presiden mewakili segenap Bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua. 3.) Memerintahkan pembubaran Ormas Banser dari Negara Republik Indonesia. 4.) meminta negara RI untuk menarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua , biarkan ‘monyet hidup’ sendiri di bangsanya sendiri. 5.) presiden RI untuk memecat anggota oknum TNI yang mengeluarkan statement ‘monyet’ kepada mahasiswa Papua. 6.) meminta pemerintah RI memberikan kebebasan bagi Papua untuk menentukan nasib sendiri “ the right of the self determination for west Papua” kepada rakyat Papua. 7.) apabila pemerintah RI tidak mengindahkan pernyataan kami dan melakukan hal yang sama, maka kami akan duduki.

Tabir yang menjadi muatan tuntutan
Pertama, aksi Rasis sebelumnya membuat hati rakyat Papua tercabik-cabik. Inilah luka untuk sekian kalinya yang harus diderita Bumi Papua. Oleh karena itu rakyat Papua melakukan upaya tarik diri, ‘monyet’ tak pantas tinggal dirumah manusia. Inilah satire bagi manusia Indonesia agar tak lagi mencari makan di ‘rumah monyet’. Jikalau monyet saja mampu baca diri kenapa manusia yang katanya beradab tak mampu.
Kedua, rakyat Papua tidak peduli dari mulut siapapun kata-kata rasis itu keluar yang jelas rakyat Papua menilai kata-kata rasis keluar dari mulut bangsa Indonesia yang berbeda dari bangsa nya (Papua). Maka presiden mau tidak mau dengan tidak mewakili siapapun akan tetapi mewakili segenap bangsa Indonesia. Ini adalah representasi penindasan yang dilakukan oleh orang Indonesia mewakili segenap bangsa Indonesia. Ditambah lagi pelancaran operasi Trikora yang dicetuskan Soekarno atas nama Indonesia.
Ketiga, jikalau rakyat Papua menginginkan merdeka dan mendirikan negara sendiri lantas mengapa Ormas Banser bagian dari kepentingannya? Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Ini adalah tanda tanya besar dan dan menjadi tabir pembatas apa yang sebenarnya terjadi. Sejarah mencatat belum pernah ada gesekkan antara Banser dengan rakyat Papua. Ini menujukkan kecendrungan tuntutan diciderai muatan politis dan diboncengi kepentingan segelintir orang.
Keempat, setelah 20 tahun berlalu Indonesia tidak pernah belajar dari sejarah kelam yang pernah melanda bangsa ini. Bagaimana pergolakan dengan timor-timor pada 1999 telah membuat rakyat terpukul. 31 agustus 1999 Timor-timor resmi lepas dari NKRI. Seakan sejarah mulai tercium akan terulang dengan kondisi Papua sekarang tidak lepas dari invasi besar-besaran TNI yang dikerahkan oleh Soeharto pada waktu itu. Invasi besar-besaran TNI yang diberi nama operasi seroja ini telah menimbulkan korban jiwa berjumlah 100-180 ribu orang. Pernah sekali saat ditanya oleh wartawan kepada presiden pertama Timor Leste, Xanana Gusmao, bagaimana anda dapat membakar semangat para pejuang kemerdekaan? Tidak ada yang saya lakukan, semuanya berkat invasi TNI selama ini, pungkasnya. Konflik tidak serta-merta dapat dicari jalan keluarnya dengan menggunakan persenjataan dan pengerahan aparat militer. Pengerahan militer tidak akan membuat situasi menjadi aman dan kondusif. Niatan sedari awal yang ingin membuat masyarakat tenang malahan membuat masyarakat menjadi resah. Konflik berlarut-larut antara OPM dan Papua selama ini menurut penulis salah satu sebabnya adalah pengiriman prajurit yang dilakukan terus-menerus ke bumi Papua.
Kelima, rakyat sedang menanti-nanti presiden selaku kepala negara dan panglima tertinggi TNI menindak tegas oknum TNI yang mengeluarkan statement rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Pemecatan hal yang tak berlebihan disamping karna perbuatannya telah menimbulkan konflik skala besar tindakannya tersebut telah menciderai nilai-nilai pancasila, baik perannya sebagai rakyat Indonesia apalagi perannya sebagai prajurit TNI. Pemerintah bersama-sama TNI seakan-akan tutup mata akan hal ini dengan disibuki sana-sini mencari penyebar berita dan memburu akun-akun buzzer yang dianggap sebagai biang kerok permasalahan. Lempar batu sembunyi tangan adalah istilah yang tepat untuk dipredikatkan.
Keenam, sejarah Perancis seharusnya menjadi model sedari dulu kala saat para founding father kita merumuskan pendirian Indonesia. Perancis ada karna bangsa franc telah satu suara membentuk sebuah negara. Mereka lebih duluan membentuk bangsa baru membentuk negara. Idealnya negara lahir dari sebuah bangsa. Ikatan sebangsa memiliki kecendrungan melahirkan hubungan emosional yang kokoh karna mempunyai bahasa, ideology, budaya, tujuan dan asal usul keturunan yang sama. Hal inilah akan meminimalisir disintegrasi dikemudian hari. Untuk alasan lain, Bung Hatta pernah mencetuskan ide menolak Papua merupakan bagian dari keluarga besar republik Indonesia. Menurutnya indonesia cukup meliputi seluruh Hindia Belanda adapun Papua cukup diserahkan kepada bangsa Papua sendiri ia menilai selain berbeda etnis Indonesia akan dicap sebagai negara Imperialis.
Ketujuh, tuntuan terkahir merupakan bola panas atas enam tuntutan sebelumnya dan merupakan perpanjangan makna dari tuntutan poin yang keenam. Penulis menginterpertasikan dikabulkan atau tidak seluruh tuntutan ini, intinya rakyat Papua menginginkan penentuan nasib sendiri (referendum) konsekuensi logisnya jika pemerintah mengkabulkan tuntutan, referendum atau penentuan nasib sendiri tetap dilakukan dan jika pemerintah tidak mengabulkan, pada poin tujuh secara implisit diksi “ kami akan duduki” telah mampu membuka mata kita semua.
Sungai telah tercemar dari hulunya. Problematika Papua telah sedemikian kompleks hingga ‘hama’ itu telah menjalar hingga keranting-rantingnya. Presiden selaku kepala negara sekaligus mewakili atas nama bangsa Indonesia harus meracik pupuk yang tepat guna dan tepat sasaran untuk memberantas seluruh ‘hama’ yang melanda bumi Papua. Presiden harus turun ke lapangan dengan kedua tangannya merangkul semua pace, mace di bumi papua. Hendaklah jeritan rakyat papua didengar langsung oleh presiden tanpa melalui media penghubung. Jikalau Keluarga NKRI memang menganggap bumi Papua bagian dari keluarga maka tarik semua persenjataan dan aparat militer gunakan pendekatan kekeluargaan. Hentikan segala bentuk imperialisme dan kolonialisme Bumi Papua! Biarkan rakyat Papua menentukan nasib sendiri!

 

 

Kelvin Ramadhan

– Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara/ Universitas Negeri Padang
– Kepala Bidang Pengembangan Pemberdayaan Program Sumber Daya Manusia (P3SDM) Wadah Pejuang Penegak
-Solusi Politik (WPPSP) 2019/2020

Loading...
Baca Juga :  Manfaat Luar Biasa Minum Susu di Pagi Hari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *