Membangun Manusia DI Batas Negeri

AKTAINDONESIA.COM – PADA awalnya pembangunan secara sempit sebagai pembangunan ekonomi semata. Asumsi pembangunan tersebut berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, namun gagal meningkatkan taraf hidup sebagian besar penduduk.

Sri Moetiningsih Adioetomo dan Elda Luciana Prdede (2018) dalam bukunya “Memetik Bonus Demokrafi, Membangun Manusia Sejak Dini” menyatakan bahwa pembangunan manusia adalah meningkatkan kekayaan kehidupan manusia, bukan hanya meningkatkan kekayaan ekonomi semata. Pembangunan manusia adalah memberikan kebebasan dan kesempatan bagi setiap orang untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan menyediakan pilihan-pilihan beragam yang memanfaatkannya tergantung pada masing-masing individu.

Di bagian lain, beliau menyatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi mengalami perubahan atau pembangunan ekonomi bertransformasi menjadi konsep pembangunan manusia., yakni pembangunan dengan tujuan akhirnya kebaikan manusia. Mengutip UNDP, beliau mentakan bahwa tujuan pembangunan sebenarnya adalah “menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia untuk hidup lebih panjang, sehat dan kreatif”. Pendapat lain, mengatakan, “pembangunan adalah proses memperluas kebebasan yang dapat dinikmati manusia”.

Adapun dimensi pembangunan manusia: (1) secara langsung meningkatkan kemampuan manusia, berupa: pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan, umur panjang, dan hidup layak: (2) menciptakan kondisi untuk pembangunan manusia, seperti partisipasi dalam kehidupan politik (pendidikan memerlukan konsensus politik), memperhatikan pentingnya faktor lingkungan, kemanan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan redefinisi pembangunan manusia dari prespektif pembangunan ekonomi menjadi pembangunan manusia multidimensional.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi; (a) proses, yakni pembentukan kemampuan manusia, seperti peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesehatan; (b) keluaran (outcome, tidak sebatas output) yakni kebermanfatan dari kemampuan dan ketrampilan tersebut untuk beberapa hal dalam kehidupan.

Setelah membangun infrastruktur hingga pedesaan, termasuk pembangunan infrastruktur di batas negari pada periode pertama pemerintahan bapak Joko Widodo, ada rencana pada periode ke dua pemerintahan beliau akan “Membangun Sumber Daya Manusia”. Mensikapi rencana presiden RI tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mencanangkan: (1) penguatan pendidikan karakter; (2) pendidikan vokasi dan melahirkan usahawan muda (enterprenourshif).

Baca Juga :  Kebahagiaan Untuk Semua

Ketika ijasah dan sertifikat lainnya tidak diperlukan atau tidak menjadi persyaratan lagi dalam rekrutmen pegawai di beberapa dunia usaha. The World Economy Forum (2016) menyatakan bahwa peserta didik abad 21 atau era revolusi Industri 4.0 memiliki tiga kemampuan dasar: (1) literasi dasar, meliputi: membaca (literacy) secara konsisten adalah modal kemajuan suatu bangsa, numeracy, scientific, information communication technology (ICT), finansial, cultural and civic; (2) kompetensi, meliputi: critical thinking/problem solving, creativity, communication, and collaboration; (3) kualitas karakter, meliputi: ingin tahu (curiosity), initiative, tekun (persistence), adaptabiliy, leadership, social and cultural awareness.

Menyesuaikan perubahan, maka secara nyata akan terjadi banyak perubahan di dunia pendidikan, setidaknya untuk lima tahun ke depan. Sudah dimulai tahun 2019 ini, yakni seleksi penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi dan seleksi masuk mahasiswa baru melalui UTBK meliputi tes skolastik (bobot 60%) dan potensi akademik (bobot 40%).

Memperhatikan kompleksitas pembangunan manusia, maka diperlukan kolaborasi, kerjasama atau kemitraan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan manusia terutama pembangunan bidang pendidikan di perbatasan.

Adapun prinsip kolaborasi adalah: (1) ada masalah bersama, penyamaan persepsi terhadap realitas pendidikan di batas negeri; (b) komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut; (c) setara; saling ketergantungan dan tanggung jawab (d) saling menguntungkan; dan (e) memberi dampak bagi kemajuan masyarakat dan negeri,

Membangun manusia tidak seperti halnya menanam padi atau jagung, satu tahun bahkan kurang dari satu tahun panen, membangun manusia perlu waktu.

Kunci sukses membangun mansuia dimulai dari hulu, yakni mendidik anak usia dini, bahkan sejak dalam rahim ibunya atau seribu tahun awal kehidupan. Usia tersebut sangat baik dalam membangunan kognitif anak. Faktanya sangat disayangkan sebanyak 1/3 anak usia di negeri ini dini mengidap stunting (cebol atau katai), anak stunting di Kalimantan Barat menempati posisi ke lima terbesar di Indonesia sebagai dampak dari ibu yang tidak sehat saat kehamilan, kesehatan ibu yang mengandung dan melahirkan menjadi sangat penting. Selain itu, praktek pendidikan anak usia dini salah kaprah (memaksakan calestung dan mengabaikan bermain) atau belum berjalan secara efektif sebagaimana mestinya.

Baca Juga :  Literasi Teknologi Ekonomi dan Masa Depan HMI

Sebuah fakta, anak usia sekolah di daerah perbatasan tidak mau sekolah, Dokumen MDGs menegaskan tahun 2015 mencapai target, “Pendidikan Dasar (SD dilanjutkan SMP untuk semua. Banyak saja alasan untuk tidak sekolah, antara lain makna sekolah mulai menurun dipikiran mereka “Untuk Apa Sekolah”. Mendingan saya bekerja membantu orang tua di negera jiran atau tetangga, saya tamat SD, teman saya tamat SMP, SMA dan bahkan PT, kami bekerja di tempat yang sama dengan gaji yang tidak jauh berbeda. Kembali mereka mempertanyakan “Untuk Apa Sekolah, Om?”. Jadi droup out atau putus sekolah dan transisi melanjutkan sekolah tidak selalu karena alasan di pedesaan tidak ada sekolah, melainkan makna sekolah bagi masyarakat

Disarankan, membangun model pendidikan bagi anak di batas negeri, seperti sekolah berasrama atau Bording School”dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (Tendik) serta fasilitas yang lengkap sesuai keperluan. Peserta didik dan tendik tinggal di komplek yang sama guna pembangunan karakter peserta didik. Tentu saja membutuhkan subsidi dari pemerintah. Niat pemerintah daerah Kalbar membangun sedikitnya satu sekolah unggul di setiap kabupaten/kota, kenapa tidak sebaiknya di bangun di lokasi daerah perbatasan. Diharapkan, hadirnya bording school memberi effek domino pada masyarakat yng berada di daerah pemukiman di perbatasan. Perbatasan menjadi beranda depan dalam membangun Sumber Daya Manusia berkualitas di Indonesia, dengan kata lain “Dari Batas Negeri untuk Indonesi”

Oleh; DR. ASWANDI / Dosen FKIP Universitas Tanjung Pura(UNTAN) Pontianak

__Terbit pada
14/07/2019
__Kategori
Kolom

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PropellerAds