Madun : Tidak Seharusnya Pemerintah Membatasi Penggunaan Medsos

AKTAINDONESIA.COM, PEKANBARU – Pasca pengumuman rekapitulasi hasil pemilihan Umum (Pemilu) 21 Mei 2019 dini hari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi membatasi penggunaan jejaring sosial atau medsos. hal ini dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran berita-berita hoaks dan penyebaran video dan konten-konten negatif pasca 22 Mei yang akan menambah kegaduhan.

Download video akan lambat serta pembatasan penggunaan akun-akun media sosial seperti facebook, whatsApp dan lain-lain.

Kebijakan ini justru bertentangan dengan UUD 45 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. sebagaimana di sampaikan pengamat sosial media Muhammadun S.Sos, M.Kom dalam dikusi di Semanggi Caffe Pekanbaru 23/05

“Pemerintah seharusnya tidak perlu membatasi medsos karena selain melanggar kebebasan berpendapat yang bertentangan dengan UUD 45 juga akan berimbas kepada persoalan lain”, Ungkap pria asal Riau tersebut.

Madun juga menambahkan ada solusi lain yang seharusnya dapat diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

” Pemerintah kan penguasa negeri, tentu akan lebih banyak cara-cara jitu sebagai solusi, tanpa harus membatasi penggunaan media sosial karena akan berdampak kepada persoalan lain bagi masyarakat, seperti penggunaan sistem-sitem security di medsos, deteksi baik manual ataupun otomatis atas berita-berita hoak”. lanjut Madun.

Selanjutnya Muhammadun juga meminta pemerintah perlu sosialisasi tentang konten-konten hoaks, ciri-ciri dan aturan hukum yang mengikat.

“Kan bisa disosialisasikan, sehingga masyarakat tau sejauh mana batas kewajaran tersebut”, Tutup Madun Singkat.

Baca Juga :  New Normal Itu Momentum Menjanjikan
__Terbit pada
23/05/2019
__Kategori
Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PropellerAds