Kolom

Lonceng Kematian Demokrasi di Munas Partai Golkar 2019

AKTAINDONESIA.COM – KETIKA orang tidak lagi diberi ruang kecuali untuk melawan, maka intelektual pun menjadi pemberontak “, demikian ungkapan yang pernah dikatakan oleh sorang Indonesianis, Cornelis Lay. Ruang disini ialah ruang berekspersi, berpendapat, berkumpul dan berserikat, ruang yang menghadirkan kehidupan bagi setiap jiwa yang bebas dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Sebuah ruang yang demokratis, independen serta bertanggung jawab sebagai insan sekaligus sebagai warga negara Indonesia. Bukan sebuah ruang yang hegemonis, represif, dan manipulatif yang pernah ada di dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, dan bukan juga ruang yang indoktrinasi, kabur, dan represif, ruang yang bisa menghargai kemanusian, persatuan, dan keadilan bersama. Ruang– ruang itu sekarang ada pada setiap individu (ruang privat), dan sesama insan (ruang publik).

PropellerAds
Loading...

Pada tahun 1962 seorang kritikus sekaligus seorang filsuf mahzab Frankfurt, Jurgen Habermas merilis karyanya ‘Strukturwandel der Offentlichkeit, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul ‘The Structural Transformation of the Public Sphere, an Inquiry into a Category of Bourgeois Society’ itu pada tahun 1989. Beliaulah yang melakukan pengkajian secara mendalam perihal ruang publik (public sphere) yang didominasi oleh kelompok kaum borjuis dan kaum liberal pada abad–18 di Eropa.

Ruang publik menurut Habermas sebagai tempat berkumpulnya orang–orang untuk berdiskusi berdasarkan rasionalitas, ruang publik memiliki peran yang besar dalam proses demokrasi, sebab di dalamnya rakyat bebas menyatakan argumentasi dan sikapnya tanpa ada batasan dan friksi apapun. Ruang publik juga menurutnya harus bebas dari intervensi dan ketidaktransparanan serta terbebas dari unsur politik dan ‘permintaan pasar’. Ruang publik juga merupakan realitas sosial dimana terdapat suatu proses pertukaran informasi dan berbagai pandangan berkenaan dengan pokok persoalan yang tengah menjadi perhatian umum sehingga dalam proses tadi terciptalah pendapat umum. Dengan melahirkan pendapat umum pada gilirannya akan melahirkan kebijakan negara, dan pada akhirnya membentuk tatanan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan mengaktifkan ruang publik, masyarakat bisa memanfaatkan hak–haknya untuk ikut berpikir dan teribat di dalam sebuah diskursus (perdebatan) yang sedang hangat kapan pun dan dimana pun, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan sosial, politik dan ekonomi.
Dalam konteks sejarah perkembangan ruang publik, ruang yang paling melibatkan banyak unsur lapisan masyarakat yang berada di dalamnya, dari hal yang kecil sampai yang besar, obrolan masyarakat dapat saling berinteraksi dan bersinggungan dalam ruang tesebut. Ruang itu dapat memperbincangkan suatu persoalan menjadi suatu hal yang harus diselesaikan bersama, apalagi terkait dengan hajat hidup orang banyak. Ruang–ruang ini sering dimanfaatkan oleh segelintir orang, sekelompok orang yang membangun, mendesain, dan bahkan mendistorsi perbincangan hangat yang netral, demokratis dan bersahaja sesuai dengan keinginan mereka melalui penyebaran opini, indoktrinasi, iming–iming uang, hadiah dan jabatan. Padahal ruang ini bisa menjadi ruang yang bebas dari kepentingan dan intervesi, namun pada kenyataannya kemudian ruang ini dibajak oleh orang yang memiliki modal (kapital) untuk mempertahankan pengaruh dan pendapatnya dengan tujuan melanggengkan kekuasaannya.

Kita tahu di zaman demokrasi terpimpin era Soekarno, masyarakat dipaksa untuk berada dalam satu hegemoni tunggal yang kita sebut Nasakom. Dalam era presiden Soeharto kita pun juga dipaksa untuk menerima Asas Tunggal sebagai ideologi dalam menyatukan sebuah aktifitas dan pelawanan mahasiawa ke dalam dinamika dan normalisasi kampus, NKK BKK, padahal kita tahu prakteknya justru malah memberangus kekuatan–kekuatan prodemokrasi. Dalam era refomasi ini pada awalnya merupakan semangat zaman yang mencoba mengembalikan tatanan pemerintahan otoriter kepada demokratis, represif kepada humanis, koruptif kepada yang ‘good goverment’, demikian hal dengan semangat partai golkar pada tahun 1998 dipaksa untuk melakukan transformasi diri untuk menyesuaikan arus utama yang berkembang di masyarakat, mereka aktor partai golkar yang menginginkan adanya perubahan, dibawah kepemimpinan Akbar Tanjung menyadari perlunya sebuah konsensus tindakan bersama dikalangan internal partai untuk mengambil sikap apakah tetap mempertahankan nilai– nilai yang lama yang konservatif atau mengembangkan nilai–nilai yang baru yang demokratis ?. Pilihan ini sungguh sangatlah keras benturannya juga sangat dilematis, dimana partai dituntut untuk berubah seketika, bila tidak dipastikan partai golkar dibubarkan.

Menurut Randall dan Svasand yang dikutip oleh Akbar Tanjung (2008) dalam ‘The Golkar Way’, terkait dengan sikap, perilaku, budaya, cara pandang terhadap diri sendiri, dan lingkungan sekitarnya dalam hal ini merujuk kepada para aktor partai dan pendukung mempunyai sebuah indentifikasi dan komitmen terhadap partai dan haruslah ditanamkan (infusion) nilai–nilai itu. Mereka mengatakan “bahwa keberhasilan partai dalam membentuk suatu budaya dan sistem nilai yang jelas dapat dilihat sebagai sebuah aspek yang penting sebagai pembentuk kohesi partai. Artinya partai harus punya komitmen yang kuat di dalam memegang teguh nilai–nilai mendasar yang mengayomi dan merekatkan semua kekuatan dirinya agar solid dan kokoh.
Pada era reformasi, era yang sangat kritis bagi keberadaan partai golkar ditengah opini publik yang kian deras penolakannya, partai golkar bisa melakukan reformasi diri dan melakukan perubahan mendasar terhadap cara pandang, sikap dan tabiat di kalangan kader partai. Puncaknya adalah pada Munas 1998, kepemimpinan partai golkar telah merumuskan visi dan perspektif yang lebih sejalan dengan nilai–nilai reformasi sebagai tercermin di dalam sebuah konsep paradigma baru, yaitu muncul dorongan kuat dalam internal golkar untuk mengambil sikap tegas mendukung demokrasi dan mensukseskan agenda reformasi ke depan.

Namun makin ke sini dalam perjalannya, terlihat pola yang tidak lagi menjadi semangat bersama dalam membangun partai dengan memegang prinpsi–prinsip demokrasi, justru malah aktor–aktor di dalam partai menyemai dan mengembangkan praktek sistem oligarki, yaitu bermesraannya kelompok pemodal dan aktor–aktor politik dalam ruang publik, Tidak sedikit juga mereka yang menggunakan uang dan jejaringnya untuk membangun opini dan hegemoni dengan tujuan melanggengkan kekuasaannya. Konflik diantara Kubu Agung Laksono dan Kubu Aburizal Bakrie yang membuat partai Golkar turun kepercayaannya di masyarakat. Belum lagi para senior yang lebih dulu keluar dan mendirikan partai baru, akibat politik oligarki dan politik uang, seperti Surya Paloh dengan Nasdemnya, Prabowo Subianto dengan Gerinderanya, dan Wiranto dengan partai Hanuranya. Fenomenna ini tentu akan mencemaskan dikemudian hari, semangat oligarki bertentangan dengan semangat ruang publik untuk tujuan bersama membangun kohesifitas perjuangan meraih kemenangan yang sejati, kemenangan rakyat bukan kemenangan segelintir elit kaum pemilik modal.

Menjelang perhelatan munas partai golkar Desember mendatang layaknya kita mendengar iklan konser musik spektakuler yang akan diselenggarakan disebuah stadion gelora besar, dihadiri oleh ribuan orang, iklan itu ditayang disetiap stasiusn TV, radio, surat kabar, media online, dan bilboard disepanjang jalan utama di kota–kota besar. Seperti itulah penggambaran Munas partai golkar di ruang ruang publik, akan menggema di seluruh tanah air.

Perbincangan munas itu telah menjadi hangat ditengah masyarakat, riuh mengalir deras dikepala setiap elit, komunitas, organisasi, lembaga profesi, paguyuban, instansi pemerintah, kaki lima sampai ke warung–warung kopi, lesehan, dan hampir disetiap denyut kehidupan publik dibicarakan, diperbincangkan umum, obrolan ruang publik partai golkar, dengan dinamika, profesi, dan latar belakang masing masing.

Apabila hanya ada 2 calon ketua umum, Arilangga Hartarto dan Bambang Soesatyo yang menyeruak kepermukaan (ruang publik), tidaklah cukup menjadikan kualitas kontestasi itu menarik, kredibel, dan demokratis, bukan saja di internal partai sebagai perekat sesama kader, juga justru malah memberi kesan yang manipulatif (direkayasa) artinya para kontestan caketum sudah didesain dan direkayasa oleh segelintri orang saja, tanpa melibatkan dan membuka ruang bagi calon alternatif ikut bertarung memerebutkan kursi orang nomer satu di tubuh partai golkar.

Dengan adanya calon alternatif tersebut kualitas pemimpin yang dihasilkan akan lebih demokratis, tidak oligarkis seperti yang dilihat oleh sebagai pengamat dan pemimat politik yang berdebat di dalam ruang publik. Calon altenatif yang nampak sekarang ini memiliki kans untuk maju sebagai Caketum, dalam pengamatan kami masih tetap terbuka kepantasan untuk maju sebagai figur lain Caketum yaitu Yuddy Crisnandi yang sepadan untuk dikontestasikan dengan kedua calon diatas. kebetulan beliau punya rekam jejak dan punya pengalaman yang tidak kalah moncernya dengan kedua Caketum diatas. Tentu bila ada calon lain yang lebih ‘capable’, kami melihat perlu juga dipertimbangkan untuk maju. Sehingga perebutan Caketum dalam persepsi publik punya nilai alternatif yang objektif dan transparan. saat ini opini yang terbangun seolah-olah Golkar hanya perebutan ketua umum mereka berdua saja antara Airlangga dan Soesatyo. Ini tidak sehat dalam membangun partai ke depan, dan mengasumsikan kader lain tidak ada, ‘useless’, ‘nothing’. Oleh karena itu, calon alternatif haruslah ada, jangna biarkan Oligarki merusak partai golkar, toh mereka punya kapabilitas dan hak yang sama serta mampu menawarkan gagasan ke depan, cakap dalam merangkul semua konflik dan perbedaan yang ada di tubuh partai golkar. Sehingga konsolidasi ke depan bisa berjalan lancar siapa pun yang menjadi ketua umumnya.

Penulis yakin apabila para senior, stakeholder (pemerintah dan swasta) menyadari betul sebuah momentum Munas partai golkar yang terjadi ditahun 1998 lalu, dimana Munas itu bisa memanifestasikan nilai–nilai demokrasi, egaliter, dan persaingan yang sehat sehingga Munas Partai Golkar 2019 bisa melahirkan kemajuan dan kejayaan bagi partai kedepannya, niscaya partai golkar akan mampu menjadi partai pemenang pemilu di tahun 2024 mendatang. Kuncinya adalah hindari sebisa mungkin ruang publik oligarkis (tidak demokratis), partai golkar bukan milik segelintir elit, setiap kader punya hak dan paham kesetaraan yang sama (egalitarialisme) sesuai dengan ketentuan AD/ART, syarat–syarat untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai calon ketua umum di Munas mendatang .

Selamat Berdemokrasi partai golkar…….
Semoga demokrasi tidak menjadi lonceng kematian.

Oleh : Mohammad Radius Anwar
Peneliti di The Gondangdia Institute

Loading...
Baca Juga :  Sandiaga Uno : Nanti Malam Kami Sampaikan Soal Kemungkinan Prabowo Mundur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *