LGBT di Ranah Minang Capai 15.105 Orang

LGBT di Ranah Minang Capai 15.105 Orang

LGBT di Ranah Minang Capai 15.105 Orang

AKTAINDONESIA.COM, PADANG – Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) mengeluarkan informasi mengejutkan. Sepanjang tahun 2016, di Sumbar terdapat 15.105 orang pengikut LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

Dari angka itu sebanyak 14. 252 LSL (lelaki suka lelaki, dan 853 waria).

Data tersebut ditampilkan dalam rapat bersama membahas kesepakatan menumpas LGBT di Sumbar oleh berbagai stakeholder seperti dari Pemprov Sumbar, Kepolisian, MUI Sumbar, LKAAM, Bundo Kanduang Kejaksaan dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumbar.

Konsultan Penyakit Tropik dan Infeksi Rumah Sakit Umum Pusat M Djamil Padang, dr Armen Ahmad, SpPD- KPTI FINASIM saat ditemui usai mengadakan rapat mengatakan Perilaku menyimpang LGBT masih menjadi momok menakutkan yang dapat mempengaruhi generasi muda. Apalagi, penyebab utama dari perilaku ini terjadi karena pengaruh pergaulan lingkungannya.

“Perilaku menyimpang LGBT ini banyak disebabkan karena pengaruh lingkungan, apalagi saat ini anak-anak cenderung lebih banyak bercerita persoalan pribadinya dengan teman-teman pergaulannya. Jarang mereka ingin bercerita dengan orang tuanya apalagi mereka yang sudah menganjak usai remaja,” ujarnya.

Selain itu, orang tua mesti mengajari anaknya sejak kecil jangan mau dipegang kelamin dan pelepasannya oleh siapapun. Kecuali, orang tua, saudara, guru, maupun dokter. Tapi itu jika dibutuhkan.

“Misalnya, jika anak itu masih dalam pendidikan PAUD seperti cebok pasti perlu orang tua dan berobat pasti perlu dokter. Itu jika dibutuhkan saja. Namun, diluar itu tidak boleh dipegang oleh siapapun. Baik itu, orang tua, saudara, guru maupun dokter,” katanya.

Ungkap Armen, jika ada anak-anak yang ada dipegang kelamin oleh orang lain. Si anak mesti memberitahukan kepada orang tuanya, agar pelaku yang memegang anaknya tersebut dapat dilaporkan.

Baca Juga :  Warga Payakumbuk Deklarasi anti LGBT

Ini untuk menghindari anak agar jangan sampai terpengaruh psikologisnya jika sudah beranjak remaja dan dewasa.

Sementara itu, dari segi pemerintah daerah, Armen meminta gubernur membuat surat edaran bagi yang ingin menikah untuk dapat diperiksa kesehatannya. Karena, ini untuk mengecek apa mereka terjangkit HIV atau tidak.

“Cara diperiksa kesehatan ini dapat menjadi cara ampuh agar mereka yang ingin menikah agar tidak terjangkit HIV. Kemudian, mereka nantinya juga dapat terhindar dari pengaruh LGBT ini. Sebab, jika mereka ingin menikah perlu dilakukan tes kesehatan terlebih dahulu,” ulasnya.

Kemudian, mensosialisasikan bahaya LGBT ini kepada setiap sekolah. Tidak hanya kepada orang tua murid. Namun berikan pelatihan kepada guru agar mereka dapat juga mensosialisasikan kembali.

“Ini perlu, sosialisasi ini untuk berikan edukasi tentang bahaya LGBT baik kepada guru, orang tua murid hingga siswa,” tuturnya.

Lalu, ketika masuk sekolah perlunya dibuat perjanjian. Jika ada mereka yang berprilaku menyimpang untuk diberhentikan.

“Ada aturan seperti ini dapat menakuti mereka. Jika melanggar akan dikeluarkan dari sekolah. Jadi, mereka akan takut dan akan berhenti untuk berprilaku menyimpang,”terangnya.

Namun ini selalu dilakukan survei ungkap Armen, sehingga dapat mengetahui. Mereka yang berubah berapa dan masih belum berubah berapa. Karena, dari segi medis perilaku menyimpang LGBT ini merupakan penyakit dan itu dapat dicegah serta disembuhkan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengungkapkan, akan menyepakati bersama dengan stakeholder terkait dalam pemberantasan perilaku menyimpang LGBT di Sumbar ini perlunya tindakan, sosialisasi dan pembinaan, sehingga dengan harapan perilaku menyimpang ini dapat berkurang.

“Kita akan rapat lebih besar lagi nanti. Kita akan undang rektor perguruan tinggi, kepala sekolah, bupati/ walikota bahakan walinagari. Dan, stakeholder lainnya guna membahas ini selanjutnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Hingga Pekan ke-38 Dinkes Pekanbaru Catat 260 Kasus DBD

Namun, untuk mengatasi ini perlunya melahirkan payung hukumnya, perlu peraturan nagari dan saat ini dasarnya telah ada yakni

“Jadi, kita ingin ada payung hukum terlebih dahulu, ada perda yang mengatur terkait ini. Sehingga, acuan untuk melahirkan perda ini melalui peraturan nagari dan perda nagari. Ini upaya kita untuk berantas ini dari segi hukumnya ada. Ini mesti kita sepakati bersama baik itu Bupati, Walikota hingga Walinagari dan stakeholder terkait,” ulasnya.

Data KPAN 2016:
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai LSL182 orang, waria 0
2. Pesisir Selatan LSL 882, waria 80
3. Solok LSL 716, waria 40
4. Sijunjung LSL 459, waria 35
5. Tanah Datar LSL 634, waria 32
6. Padang Pariaman LSL 750, waria 34
7. Agam LSL 903, waria 52
8. Limapuluh Kota LSL 718, waria 14
9. Pasaman 536, waria 14
10. Solok Selatan 339,waria 22
11. Dharmasraya 518, waria 35
12. Pasaman Barat 870, waria 50
13.Kota Padang 5267, waria 212
14. Kota Solok 360,waria 56
15. Kota Sawahlunto 155, waria 0
16. Padang Panjang 135, waria 32
17. Bukittinggi 495 waria 83
18. Kota Payakumbuh 333, waria 62
19. Kota Pariaman 217, waria 49.

Admin

aktaindonesia.com adalah portal media online yang melayani informasi dan berita dengan mengutamakan kecepatan serta kedalaman informasi. Portal berita ini selama 24 jam dalam sepekan selalu update. Selengkapnya

leave a comment

Create Account



Log In Your Account