Lareh Kamang

AKTAINDONESIA.COM, BUKITTINGGI – Setelah KAMANG ditaklukkan pada tanggal 10 Juli 1833, Belanda masih harus menyelesaikan perang terakhirnya, yaitu merebut benteng pertahanan terkuat Paderi di Bonjol. Beriringan dengan itu, Komisaris Pemerintah Van Sevenhoven di Batavia dan komandan pasukan Belanda di Sumatera Barat, Jendral Mayor Riesz. di Padang, atas nama pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan maklumat Plakat Panjang pada tanggal 25 Oktober 1833.
Adapun isinya antara lain menyatakan bahwa (i) untuk kepentingan rakyat dan Pemerintah, tidak ada lagi saling berperang seperti dahulu sering terjadi. (ii) Pemerintah Belanda di daerah ini (Sumatera Barat), sama sekali tidak boleh ikut campur dalam pemerintahan nagari, begitu pula mencampuri hak kekuasaaan para kepala dan para penghulu; (iii).beberapa dari para pemimpin anda akan menjadi wakil kami dengan mendapat gaji tetap. Tetapi ini tidak berarti mereka mendapat kekuasaan lebih besar; (iv) Pemerintah tidak akan mengadakan pajak berupa uang lagi, tetapi hanya meminta agar rakyat melalui pemimpin mereka diminta mempeluas penanaman kopi dan lada, kemudian menjual dengan harga tertentu kepada pemerintah.
Sebagai tindak lanjut dari Plakat Panjang, pada tanggal 1 November 1847 Gubernur Michielis, Gubernur Pertama Gouvernement Sumatra Westkufs mengeluarkan peraturan “setiap keluarga yang tinggal didaerah yang tanahnya cocok untuk menanam kopi, wajib menanam dan merawat 150 batang kopi. Setiap kopi yang dihasilkan wajib pula dibawa (dijual) sendiri kegudang-gudang kopi yang telah disediakan”. Disamping untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan tanaman paksa ini juga untuk menjembatani kepentingan Pemerintahan Hindia Belanda dengan Anak Nagari maka dibentuklah sistim pemerintahan namanya Lareh, yang dipimpin oleh Kepala Lareh, dalam kehidupan sehari – hari disebut juga Tuangku Lareh. Kelarasan ini dibentuk oleh Pemerintahan Belanda tidak secara serentak, melainkan berangsur-angsur sesuai dengan kepentingan Pemerintahan, bahkan kalau pemerintah tidak merasa penting maka kelarasan tersebut dibubarkan.
Sepanjang data sejarah yang diperoleh, Lareh Kamang yang kawasannya meliputi Nagari Kamang, Bukik, Suayan dan Sungai Balantiak, pada tahun 1870 tercatat dengan Kepala Larehnya Dt KARANDO dari Suku Jambak, Kampung Pintu Koto, Nagari Kamang. Adapun Kantor dari Kepala Lareh ini adalah memamfaatkan Balai Adat Nagari Kamang yang terletak Jalan Basimpang (SD Tangah sekarang) Kampung Pintu Koto. Setelah Dt.Karando, Kepala Lareh Kamang dijabat oleh Agus Warido (tahun 1905). Barulah pada pertengahan tahun 1906 diangkat Garang Dt.Palindih menjadi Kepala Lareh Kamang yang defitif. Sejak itu Garang Dt.Palindih tidak lagi berkantor di Balai Adat yang terletak di Jalan Basimpang, melainkan mendirikan bangunan Kantor Laras di tepi Batang Agam di Joho, di lokasi tanah pusaka kaumnya (suku Sikumbang).
Sesuai dengan Hierarki pemerintahan pada waktu itu, dibawah Lareh ada yang namanya Penghulu Kepala. Penghulu Kepala dipilih dan diangkat oleh Kepala Lareh. Untuk Nagari Kamang ada satu Pengulu Kepala yang berkedudukan di sidang tangah sehingga sering disebut “Penghulu Kepala Tangah”. Menjelang meletusnya Perang Kamang, Penghulu Kepala Tangah dijabat oleh Dt.Siri Marajo (juga dari suku sikumbang). Untuk Nagari Bukik disebut ada 2 (dua) penghulu kepala yaitu Penghulu Kepala Hilalang dan Penghulu Kepala Pauh. Pada waktu itu (tahun 1908) Penghulu Kepala Pauh dijabat oleh Suhut Dt.Sati, sedangkan Penghulu Kepala Hilalang dijabat oleh Jamil Dt.Tumangguang.
Ketika terjadi Pergolakan Pajak di Sumatera Barat tahun 1908, Garang DtPalindih adalah satu-satunya Kepala Laras yang menentang sistim Pajak (belasting), yang menyebabkan meletusnya Perang Kamang 15 Juni 1908. Setelah Perang Kamang Dt.Palindih ditangkap Belanda dan tahan di Penjara Glodok Batavia. Kepala Laras Kamang dijabat oleh Kepala laras Tilatang, Ja’ar Dt.Batuah. Ini berlangsung sampai digantinya system Pemerintahan Laras dengan system Pemerintahan Demang pada tahun 1913. Dengan berlakunya Pemerintahan Demang ini, Nagari Suayan dan Sungai Balantiak dimasukan ke Admistrasi Lima Puluh Koto. Nama Nagari Kamang ditukar dengan Aua Parumahan, Nagari Bukik ditukar Surau Koto Samiak.

Baca Juga :  Hati - Hati Dengan Lisanmu

Referensi:
1. Alimin St.Majo Indo, Kamang Dalam Pertumbuhan dan Perjuangan Menentang Kolonialisme, Rehevi, Jakarta 1996.
2. Rusli Amran, Sumatera Barat Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1984
3. Rusli Amran, Pemberontakan Pajak , Bagian 1, Perang Kamang. Jakarta 1988.
4. Tim Penyusun, Selayang Pandang Nagari Kamang Dahulu dan Sekarang, 1994.