Jokowi Didesak Masyarakat Bubarkan Partai Perindo Demi NKRI

Aktaindonesia.com – Jakarta, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) SEMMI (Persatuan Mahasiswa Muslimin Indonesia), PERISAI (Pertahanan Ideologi Syarikat Islam) dan GEMURA (Gerakan Muda Nurani Rakyat) yang tergabung dalam Keluarga Besar Pemuda dan Mahasiswa NKRI (KBPMN) menggelar petisi NKRI, di Car Free Day Bunderan HI, Minggu (8/9).

Gabungan organisasi yang tergabung dalam Keluarga Besar Pemuda dan Mahasiswa NKRI ini terlihat membentangkan spanduk yang beragambarkan ketua umum partai Perindo dengan tersangka kasus pengadilan makar, Sayang Mandabayan dan presiden Amerika Serikat Donald Trump, Belkan NKRI, Bubarkan Partai Perindo.

“Hari ini kami hadir di Car Free Day dikarenakan kedaulatan wilayah Indonesia mulai terusik dengan domplengan orang yang tidak bertanggung jawab atas isu Rasisme mahasiswa Papua di Surabaya yang bergeser menjadi kemerdekaan Papua barat. Hal ini tentu menganggu jalannya pemerintahan dan suku bangsa Indonesia,” ujar Yaser disela-sela keramaian peserta Car Free Day.

Yaser mengatakan latar belakang melakukan aksi ini karena menyadari bahwa UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”, Pasal 30 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 68 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” perlu untuk dilakukan.

“Selain itu, kesadaran kami tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 5 yang membahas tentang ‘Pertahanan negara kerja untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan’,” tambahnya.

Terkait apa yang terjadi di Papua, lanjut Yaser, dibahas kerusuhan yang begitu cepat dan mobilisasi massa terhadap perkembangan isu harus menjadi perhatian kita bersama. Perihal ini membuat kedaulatan wilayah negara terusik menunggu diumumkan kabinet kerja Presiden Jokowi.

“Pertanyaan tentang betul betulnya tentang penumpangnya yang memboncengi isu Papua menjadi menarik bagi para cermati dalam konstelasi dinamika politik menuju tanggal 20 Oktober 2019 saat akan berlangsungnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2019-2024,” ujar Yaser.

Seperti dalam acara “Satu Meja” di Kompas TV, Kamis 22 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengadakan pembicaraan tentang transportasi yang sengaja menciptakan kekeruhan melalui isu Papua. Kekeruhan itu akhirnya berujung pada aksi protes dan kerusuhan di wilayah kekuasaan di Papua dan Papua Barat.

“Sebaliknya, pada tanggal 30 Agustus 2019, Wiranto mengatakan bahwa BIN dan Kapolri harus melaporkan tentang penunggang hitam ini kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka. Kemudian Wiranto saat pertemuan pers usai pertemuan terbatas di Istana Merdeka mengatakan” memang rusuh ini ada yang menunggangi, mengompori, memprovokasi, ada yang sengaja dorong terjadi terjadi, ”katanya.

Selain itu, Wiranto juga mengatakan “Dari laporan tadi BIN, Kapolri, kita tahu siapa yang bisa mendapatkan keuntungan dari kerusuhan ini. Kita peringatkan siapa pun dia, hentikan itu, karena itu hanya ingin membuat ketidakstabilan “.

Selang beberapa hari yang disetujui pemerintah dikeluarkan benar. Terbukti terbukti sekitar pukul 16.30 WIT, Senin (2/9/2019), Sayang Mandabayan yang merupakan ketua DPD PERINDO Sorong akhirnya mengundang polisi saat membawa 1.500 bendera Bintang Kejora yang kecil dan spanduk serta kaos yang disajikan sebagai konten provokatif.

“Kami sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh partai PERINDO ini karena legitimasi pihak partai politik yang berkepentingan di papua dilakukan dengan cara melakukan penghasutan yang dapat merusak persatuan di bebangsa dan bernegara. PERINDO yang turut mendukung Persatuan Indonesia, suka bertanya dan berfikir tentang partainya, mungkin hari ini partai PERINDO melalui kadernya terbukti melakukan Gerakan Pemecah Belah Bangsa, “tegas Yaser.

Selain itu, Partai PERINDO yang bertanggung jawab atas misi Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bermartabat dalam kerangka menjamin keutuhan NKRI namun pada akhirnya telah mendukung disintegrasi bangsa yang dapat mendukung keutuhan NKRI.

* Tuntutan Terhadap Partai Perindo *

“Melihat kondisi yag telah saya jelaskan sebelumnya, maka kami dengan tegas menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh partai PERINDO telah bertentangan dengan Undang-undang no 2 tahun 2008 tentang Parpol, pasal 11 ayat (1) poin b). Pasal 12 ayat 2 tentang ‘Partai Anggaran melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan-undangan yang diminta’. Selain itu, partai juga tidak diperbolehkan menggelar kegiatan yang melindungi keutuhan dan keselamatan NKRI ‘, “tegas Yaser.

Akibat yang ditimbulkan, katakanlah Yaser, kami yang mewakili kamj yang mewakili negara Indonesia yang disebabkan oleh yang dilakukan partai PERINDO melalui kadernya yang merupakan ketua DPD PERINDO SORONG dapat digunakan untuk memperbaharui keharmonisan, perbincangan keutuhan, persatuan dan ikatan bangsa yang terlihat karena dilihat oleh pihak lain Republik Indonesia (NKRI). Juga tergantung pada apa yang dilakukan oleh kader PERINDO ini mempengaruhi menurunnya rasa nasionalisme yang ada di dalam masyarakat dan dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan yang pada akhirnya mengarah pada disintegrasi bangsa secara luas.

Meminta Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Menolak Pengaturan PERINDO dalam melengkapi atau memasukan kader atau pengurus dan mengundang PERINDO di dalam kabinet kerja 2019-2024 serta mencoret PERINDO dari koalisi Indonesia kerja. Keempat, dukung presiden untuk segera mengajukan permohonan pembubaran partai PERINDO kepada mahkamah Konstitusi, “tutup Yaser.

Baca Juga :  Puan Maharani, Wanita Pertama Jabat Ketua DPR RI
__Posted on
08/09/2019
__Categories
Nasional, News, Politik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PropellerAds