Heboh Pernyataan Wakil Walikota Solo Setelah Jumpa Jokowi

AKTAINDONESIA.COM, JAKARTA – Beberapa hari terakhir jagad media online maupun cetak terkait dihebohkan dengan pernyataan Purnomo, Wakil Walikota Solo setelah yang bersangkutan ketemu Presiden Jokowi.

Dalam perrtemuan itu, Purnomo mengakui diberitahu bahwa PDI Perjuangan telah memberikan rekomendasi sebagai calon walikota dan wakil walikota kepada Gibran dan teguh, bukan kepada dirinya. Bahkan tidak hanya itu, purnomo mengakui ditawari jabatan tertentu dari pak presiden sebagai kompensasi tidak maju jadi calon walikota.

Pernyataan purnomo ini viral dan ditangkap media dan pihak-pihak yg tidak suka dengan presiden dg framing bahwa Jokowi membangun dinasti politik dan mempraktekan politik yg tidak patut.

Berdasarkan informasi valid yang saya dapatkan, apa yg terjadi tentang pertemuan Purnomo dengan Presiden adalah sama sekali tidak seperti itu. Jauh dari fakta yang sesungguhnya.

Pertama, pertemuan itu Sabtu/18/07/2020 di kota solo, berdasarkan pantauan awak media adalah inisiatif walikota dan wakil walikota untuk bertemu presiden melaporkan dan membicarakan kelanjutan pembangunan Masjid Sriwedari yg mangkrak. Pihak istana lalu menjadwalkan pertemuan itu dan dilakukan secara terpisah antara Walikota dengan Wakilnya. Walikota Rudy telah menghadap sebelumnya dan setelahnya wakil walikota di hari yg berbeda.

Dalam pertemuan tersebut tidak ada pernyataan dari Presiden tentang pencalonan Gibran anaknya dalam pilkada Kota Solo.

Kedua, tidak benar ada pemberitahuan dari Presiden soal rekomendasi DPP PDI Perjuangan ke Purnomo bahwa yg dipilih adalah Gibran-Teguh. Suatu hal yang aneh jika itu terjadi, sebab dua hari sebelumnya telah beredar di berbagai media informasi dan media sosial keputusan DPP PDI Perjuangan tentang rekomendasi calon kepala daerah, termasuk Kota Solo.

Ketiga, tidak pula Presiden menawarkan kompensasi kepada purnomo.

Baca Juga :  Dedi Rahmanto Deklarasi Maju Pilkada Pessel

Keempat, kenapa itu tidak dilakukan karena Presiden tahu persis bahwa mekanisme pencalonan itu adalah domain dan kewenangan partai politik.

Kelima, framing negatif berbagai pemberitaan oleh banyak pihak adalah bagian upaya melakukan serangan dan upaya delegitimasi kpd Presiden Jokowi dengan memanfaatkan momentum pertemuan Purnomo dengan Presiden. Dan ini terbukti dg klarifikasi purnomo bahwa tidak pernah mengatakan ada tawaran kompensasi dari presiden.

Saya percaya, masyarakat akan mengerti pada akhirnya bahwa semua itu adalah permainan politik dari pihak-pihak lain yg tidak senang Presiden bekerja untuk kemajuan Indonesia.

Loading...
__Posted on
20/07/2020
__Categories
Politik

Author: Akta Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PropellerAds