HARI HAM INTERNATIONAL : Indonesia Masih Berdarah

Oleh : Ikhsanul Akmal ( Pengurus Pergerakan Milenial Minang & Dirjen ssial BEM KM UNP)

PropellerAds
Loading...

Tepat pada tanggal 10 Desember merupakan hari HAM (Hak Asasi Manusia) Internasional yang diperingati oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Akan tetapi Indonesia masih saja diliputi cerita-cerita lama yang belum terbuka tabirnya. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru hingga Masa Reformasi. Indonesia tetap saja berdarah, tidak ada perhatian khusus terhadap melawan HAM yang terjadi. Jika ditilik dari Ringkasan Eksekutif, Pelanggaran HAM Besar oleh Komnas HAM, maka kami masih memiliki banyak uang untuk para korban. Mulai dari pembantaian di Simpang KKA aceh, Penculikan Wiji Tukul, Pembunuhan Munir, penyerangan terhadap Novel Baswedan, hingga pembantaian di Wamena dan kasus lainnya. Semua kasusnya tak pernah terungkap sebagai menguap dan ditelan waktu jadi dianggap selesai begitu saja.

Seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus untuk menentang-membatalkan HAM demi menegakkan undang-undang Pancasila yaitu “Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia” yang selanjutnya juga mengatur konstitusi dan undang-undang tentang HAM. Diperiode kedua presiden Jokowi mengajukan permohonan yang disetujui pemerintah atas dokumen lama untuk mengusut tuntas selesai HAM masa lampau, menambah perhatian terhadap isu-isu yang diperdebatkan HAM, hingga menegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap pelanggar HAM.

Filosofi HAM

Di Indonesia ada tiga filosofi HAM untuk menata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang baik dan indah, yaitu Individualistis, Marxisme dan Integralistis. Paham Individualistis atau sering juga disebut paham Liberal yang dikenalkan oleh Jhon Locke dan Jaques Rousseau adalah paham yang mengatakan bahwa manusia dari kehidupan alamiah telah memiliki Hak Asasi atas hak untuk hidup, hak atas dan kemerdekaan, dan hak untuk memiliki.

Paham Marxisme adalah paham yang diambil dari seorang filsuf yang bernama Karl Marx. Menurut Marx, manusia selalu terlibat dengan kemasyarakatan yang beraktivitas dan terlibat dalam produksi. Pemikiran ini dikenal dengan pemikiran Materialisme Historis atau Materialisme Dialektika. Dari paham ini pula paham komunisme lahir.
Paham Integralitas adalah konsep yang menolak otonomi individu atau otonomi pribadi. Menurut Soepomo negara adalah Hukum yang mana negara berbahagia maka kebahagiaan pula bagi penduduknya yang mana menyukai tanah air.

Dapatkan tiga filosofi dan generasi HAM di atas telah diterapkan di Indonesia. Akan tetapi masih ada kerap diputuskan dari dalam praktiknya, disebut saja untuk kepentingan pribadi atau individu berdasar dari konsep HAM individualistik yang mencankup hak untuk hidup dan hak untuk memiliki. Sementara tidak-tidak, HAM yang memiliki kepentingan masyarakat atau sosial atas aliran Marxisme yang mana mencangkup hak untuk mendapatkan upah yang sesuai, hak mendapatkan Jaminan sosial dan hak untuk diperdagangkan.

Bagaimana mungkin kita ulas kembali bagaimana problematika HAM di Indonesia ini pernah terjadi dan belum berhasil. Sementara semua filosofi HAM diatas sudah dimaktubkan nilai-nilainya pada ideologi negara (Pancasila), Konstitusi (UUD 1945), dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, perlu kita ulas lagi problematika HAM yang kerap terjadi di Indonesia demi mencapai solusi terbaik dan diselesaikan dengan tepat pula.

Sebab Indonesia juga telah menjadi Anggota Dewan HAM PBB yang menjadi-lima keputusan, periode 2020-2022.

Problematika HAM di Indonesia

Masa peralihan dari orde lama ke masa reformasi pada tahun 1998 dipercayai menjadi loncatan demokrasi di Indonesia. Tesisnya selalu dibandingkan-bandingkan dengan masa orde baru yang korup dan represif. Banyak perpindahan-transisi baru yang bermunculan diberbagai bidang termasuk dibidang HAM, sialnya dibatalkan-perjuangan HAM tetap saja terjadi, seperti halnya pertumpahan kemanusian di Timor Timur, pembunuhan Munir dan banyak lainnya.

Hingga pada tahun 2019 diajukan dari 15 kasus yang diselesaikan pemerintah hanya dapat menyelesaikan 3 kasus saja, sedangkan 12 kasus lainnya masih belum memiliki titik temu. 12 kasus melanggar HAM berat yang belum diselesaikan adalah kasus Tanjung Priok, kasus timor timur, kasus abepura, kasus penembak misterius, kasus Trisakti, kasus semangi 1 dan semangi 2, kasus talang sari, kasus simpang KKA, kasus rumah geudong.

Hal ini menjadi patokan bahwasanya pemerintah memang tidak meminta perhatian dalam penyelesaian masalah yang dikeluarkan HAM yang menjadi prioritas pemerintah.
Pada masa periode Jokowi-Jusuf kalla, penegakan HAM di Indonesia masih belum beranjak kekondisi yang lebih baik padahal, penegakan HAM tertuang dalam nawacita Jokowi-Jk. Ini menjadi bukti bahwa isu penegakan HAM hanya menjadi bahan politis saja. Seharusnya pemerintah tidak hanya menuangkan penegakan HAM pada kertas nawacita tersebut, tetapi pemerintah juga harus mampu mewujudkannya. Kasus Pelanggaran HAM berat dimasa lalu masih menjadi PR untuk dibuka oleh kepemimpinan Jokowi diperiode kedua.

Pun dengan periode kedua pak Jokowi, kita cewek pesimis terhadap pemerintah melalui Presiden Jokowi dalam kasus HAM. Alasan di dalam pidato politik Jokowi saat sidang pelantikan presiden dan wakil presiden. Jokowi sama sekali tidak menyinggung soal penyelesaian HAM. Padahal pada masa pemerintahan periode lalu Jokowi memasukkan kasus-kasus HAM dalam visi-misi pemerintahannya.

Harapan Penegakan HAM

Istana pertiwi yang dibangun semegah mungkin sampai saat ini masih memiliki demokrasi terhadap korban-korban pelanggaran HAM yang dilunasi, baik itu dilakukan oleh oknum sipil maupun dari aparatur negara. Pemerintah melalui Komnas HAM berkerja sama dengan LSM untuk menyelesaikan kasus-kasus lama yang terjadi di negeri berdarah ini. Pendanaan negara terhadap LSM dalam kasus pelanggaran HAM juga perlu diperlancar, alasan untuk mengusir kasus pelanggaran HAM negara tidak bisa berkerja sendiri. Pun demikian edukasi terhadap Hak Asasi Manusia juga perlu ditingkatkan, tak hanya untuk masyarakat awam, mahasiswa tetapi juga untuk negara lain. Sampai pada akhirnya tranparansi yang terkait dengan masalah HAM juga perlu ditekankan kepada pemerintah.

Tidak hanya pemerintah masyarakat yang memiliki peran penting dalam penegakan HAM di Indonesia, masyarakat yang menjadi saksi kasus HAM harus berani membuka mulut, melapor kepada pihak terkait agar memudahkan pemerintah dalam mengusir tuntas yang diminta. Maka dari itu harus mewujudkan ketentraman bernegara dan bermasyarakat kita semua harus sadar bahwa kita terlibat dalam penegakan HAM di negeri ini.
Hak-hak pribadi juga kelompok perlu dijaga oleh aparat negara dan perlu disetujui oleh masyarakat sipil Agar dapat dikurangi, hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan anugerah pertama dan terbesar dalam individu, maka individu atau kelompok yang merebut Hak asasi manusia-manusia lainya perlu disetujui seadil-adilnya. Dihari Hak Asasi Manusia Internasional yang jatuh tempo pada tanggal 10 Desember penulis berharap penegakan HAM di Indonesia semakin baik. Dan kasus-kasus yang melanggar HAM yang lama ditemukan ditemukan-pelakunya agar tidak memiliki beban masa lalu di negara dan bermasyarakat. Menerima juga sebuah pencapaian yang disetujui oleh pemerintah yang mendukung Dewan HAM PBB yang diundang dari Asia-Pasifik. Semestinya HAM di Indonesia mampu dituntaskan!

 

Loading...
Baca Juga :  Quo Vadis Guardian Of Sipil
__Posted on
10/12/2019
__Categories
Opini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PropellerAds