Front Aktivis Dan Mahsiswa Meminta Polri Segera Ungkap Master Min

Aktaindonesia- Jakarta – Masih segar dalam ingatan masyarakat mengenai aksi demostrasi revisi UU KPK dan RUU KUHP yang didukung oleh elemen pendukung Mahasiswa dan Pemuda di depan Gendung DPR / MPR RI pada tanggal 22 dan 24 hingga 26 September 2019.

Demostrasi yang semula aman dan aman berahir rusuh tampa terkendali dan berujung pada pengerusakan fasilitas pemerintah, bahkan otoritas kemanan yang sedang berjalan jalanya demostrasi sehingga berhadap-depan dengan amukan mahasiswa dan pelajar. Demonstrasi yang dimulai di Jakarta, terus menyebar ke berbagai kota di Indonesia. Aksi demonstrasi terus silih berganti.

Mahasiswa selesai, muncul anak sekolah menengah. Mereka datang dari berbagai wilayah ibu kota, termasuk dari Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Banten. Demostrasi yang berujung ricuh ini disetujui telah ditunggangi oleh kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab. Aksi pelajar dan pelajar tidak mungkin melakukan aksi anarkistis dan pembakaran.

Mereka murni menyuarakan revisi atas beberapa revisi dan perancangan undang-undang. Pasti diburuk itu ada penyusup dan provokator yang memang sengaja melakukan kegiatan yang inkonstitusional atau melanggar hukum dan juga merusak citra mahasiswa dan pelajar.

Pola aksi diatas menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian mirip dengan kisah rusuh di sekitar Bawaslu pada 21-23 Mei 2019. Ini terlihat cukup sistematis. Bukanya hanya Kapolri yang menolak ada yang menunggangi aksi masa tersebut. Menkopulhukam Wiranto juga menangai, yang dipertanyakan oleh aparat pada 24-25 September 2019 di depan gedung DPR / MPR adalah perusuh, bukan menerjemahkan atau pengunjuk rasa.

Dia juga membahas sebagai preman. Yang membuktikan bukan demonstrasi yang mengikuti aturan unjuk rasa, tetapi betul-betul suatu kelompok perusuh yang dilakukan secara sistematis untuk mengatasi hukum. Aksi lempar batu dan petasan sebagai buktinya. Mereka betul-betul mengerahkan bukan lagi pelajar, tetapi juga preman dan perusuh yang bertindak brutal.

Sejak rusuh aksi demonstrasi dua hari itu, polisi telah melakukan demonstrasi 200 orang. Polisi juga menyita barang bukti berupa bom molotov. Hasil pemeriksaan di Polda Metro Jaya, yang ditangkap bukan mahasiswa. Dari memeriksa itu juga polisi mengetahui ada pendemo bayaran. Yang ditangkap juga sebagian besar di sini bukan pelajar dan pelajar, mereka masyarakat umum. Ketika membahas juga apa tindakan itu, enggak paham tentang RUU.

Hal lain yang membuat kita semua yakin tindakan tersebut ditunggangi adalah sebagian besar tipuan yang memprovokasi berbagai aksi di daerah. Hal itu juga menandakan ada provokasi dari pihak tertentu yang memanfaatkan aksi mahasiswa. Muncul tipuan dan meme selain tulisan yang menyebabkan korban meninggal, padahal itu acara di NTB.

Ada yang menerima ada yang meninggal di RS Pelni, padahal masih berhasil dan banyak juga anggota TNI Polri yang berhasil tetapi tidak di-cover, yang di-cover adalah pendemo dan pesuruhnya yang terluka. Memang ada upaya mengembangkan adu domba dan olah-olah ada korban, seolah-olah ada kekerasan yang eksesif di dalam perikanan tembak.

Atas hal tersebut kami dari Aktivis Depan dan Mahasiwa Pengawal Demokrasi menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Meminta Polri segera mengungkap provokator yang dibalik kerusuhan aksi demostrasi 22-25 Oktober 2019 di depan Gedung DPR / MPR RI.

2. Meminta Polri segera tangkap Mastermind (aktor utama) dibalik aksi rusuh 22-25 Oktober 2019.

3. Polri bukan musuh pelajar dan mahasiswa, tetapi pelindung dan mengayom.

4. Bersama rakyat Polri yang kuat dan semakin cintai.

5. Mahasiswa dan pemuda siap mengawal periode ke dua kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo.

6. Mari bergandengan tangan untuk mengamankan keamanan demi tercapainya Indonesia maju yang adil dan makmur.

Korlap, Imam Zarkasi

Baca Juga :  Pelanggan Bisa Mencicil Tagihan PLN, Begini Caranya!
__Posted on
21/10/2019
__Categories
News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PropellerAds