Bupati Amril ‘Layak’ Masuk Penjara!

AKTAINDONESIA.COM – BANYAKNYA kepala daerah yang tersangkut korupsi setidaknya menunjukkan terjadi krisis pemimpin yang berintegritas di daerah. Ironisnya, banyak di antara kepala daerah yang ditangkap KPK tersebut pernah menandatangani pakta integritas atau menyatakan tidak akan melakukan korupsi ketika menjabat.

Belum ditahannya hingga kini dua Kepala Daerah di Riau meski sudah ditetapkan Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tanda tanya . Pasalnya Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah dan Bupati Kabupaten Bengkalis Amril Mukminin hingga kini belum ditahan oleh lembaga anti rasuah tersebut. Ini menjadi hal aneh dalam penanganan pemberantasan Korupsi. yang kami ketahui selama ini KPK bergerak begitu gesit akan tetapi terkait korupsi di Riau, Komisi pemberantasan Korupsi seakan tidak bertaji.

Kami meminta kepada KPK RI untuk melakukan penahan terhadap kedua kepala daerah di Riau yang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka, apalagi Korupsi di kabupaten Bengkalis yang selama ini dijuluki Negeri kaya Raya di Riau. AM selaku Bupati Bengkalis diduga banyak terlibat kasus Korupsi, diantara Amril Mukminin masuk dalam daftar salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bengkalis diduga menikmati uang haram yang mengalir ke Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bengkalis pada 2012 guna memuluskan pengesahan Perda Penyertaan Modal Pemkab Bengkalis ke PT BLJ sebesar Rp300 miliar. Hal itu terungkap Kamis, (28/6/2018) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, korupsi dana bansos Bengkalis tahun 2012 senilai Rp. 272 Miliar.

Diduga Amril Mukminin sebagai salah satu pihak menerima sejumlah uang hasil dari dana bansos. Hingga penetapan tersangka oleh KPK pada Kamis 16 Mei 2019 terkait suap sebesar 5,6 Milyar. Berdasarkan catatan hitam yang semuanya bermuara pada Korupsi hingga penetapan tersangka oleh KPK, tentu bagi orang yang berakal sehat dari rentetan berbagai kasus diduga ada keterlibatan AM selaku Bupati Bengkalis saat ini, sudah sewajibnya dilakukan penahanan demi keberlangsungan Kebaikan Daerah.

Baca Juga :  Tes Kepribadian; Bebek atau Kelinci? (Tebak Gambar)

Kami apresiasi atas kinerja KPK dalam penanganan Korupsi, tapi kami juga menyesalkan serta mengkritisi kinerja KPK di Riau, yang hemat kami nilai dugaan ada proses tebang pilih dalam penanganan kasus Korupsi di Riau, terutama di kabupaten Bengkalis Alasan kami cukup sederhana dimana kami menilai KPK dalam penanganan kasus Korupsi di Kabupaten Bengkalis terlihat janggal dimana kami mendugga KPK memberi kan perlakukan istimewa terhadap para koruptor dikabupaten Bengkalis, buktinya pada 01 Juni 2018 terjadi penggeledahan Rumah dinas Bupati Bengkalis

Oleh tim penyelidik komisi pemberantasan Korupsi Dari rumah dinas Bupati Bengkalis tersebut disita uang sebesar Rp 1,9 Milyar Menurut keterangan KPK uang disita tersebut merupakan uang hasil kejahatan namun hinga detik ini tidak ada satupun penjahat ditetapkan tersangka, Ini menjadi preseden buruk dalam pemberantasan Korupsi yang pernah ditangani oleh KPK, sehingga wajar muncul spekulasi dugaan di masyarakat ada perlakuan istimewa proses tebang pilih terkait korupsi di Riau khususnya Bengkalis.

Untuk itu kami dari AMMAN ( ALIANSI MAHASISWA DAN MASYARAKAT ANTI KORUPSI ) RIAU Berniat berangkat ke Jakarta ,untuk ke gedung Komisi pemberantasan korupsi Republik Indonesia, saat ini kami dalam penyempurnaan data data yang kami miliki Sebab itu kami meminta segenap lapisan masyarakat Riau memberikan supot dukung an moril Untuk mempertanyakan proses penanganan korupsi di Riau yang diduga terjadi tebang pilih.

Oleh : Didik Arianto

Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi (AMMAN) Riau

__Terbit pada
22/07/2019
__Kategori
Opini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PropellerAds