Aceh Punya Aturan Sendiri, Tetap Berangkat Haji

AKTAINDONESIA.COM, JAKARTA – Ziarah Islam tahunan atau ibadah haji ke Mekkah, kota suci umat Islam merupakan kewajiban bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka. Terutama bagi umat Muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan, serta dapat menghidupi keluarganya selama kepergian mereka.

Beberapa hari lalu, tersiar kabar dari Kementerian Agama (Kemenag) yang dilansir dari sindonews.com bahwa Indonesia sudah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Hal tersebut tetap dilakukan walaupun seandainya Arab Saudi tetap menyelenggarakan haji. Tidak cukup waktu bagi Indonesia untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji. Waktunya sudah terlalu singkat.

“Hari ini saya telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M,” tegas Menteri Agama Fachrul Razi dalam kesempatan telekonferensi dengan awak media di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020.

Syekh Fadhil: Merujuk UUPA, Aceh Bisa Berangkat Haji Independen

Keputusan Kemenag meniadakan ibadah haji tahun 2020 ditanggapi oleh senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc. Seperti dikutip dari infoaceh.net, pria yang akrab disapa Syekh Fadhil tersebut menilai kebijakan pemerintah itu harus disikapi secara arif dan bijaksana.

Syekh Fadhil mengatakan, seperti dikutip dari okezone.com, Aceh bukan sesuatu yang asing bagi Arab Saudi. Aceh memiliki aset di Mekkah berupa Baitul Asyi atau rumah orang Aceh yang merupakan wakaf dari ulama Aceh Abdurrahman Bin Alwi Al-Habsyi atau lebih dikenal dengan Habib Bugak Al-Asyi. “Salah satunya mungkin melalui Baitul Asyi di sana. Jadi berbicara Aceh tak asing. Yang perlu sekarang adalah bekerjasama para pihak-pihak terkait di Aceh,” ujarnya.

Baca Juga :  Sesosok Mayat Jurnalis Ditemukan Dipinggir Tol JORR

Sementara, dikutip dari hops.id, Syekh Fadhil meminta Pemerintah Aceh merujuk kepada Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), Pasal 16 Poin 2 Huruf E, yang menyebutkan, penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Menurut Syekh Fadhil, dilansir dari Rmol.id, poin tersebut memungkinkan Provinsi Aceh untuk memberangkatkan jamaah haji secara independen.

Sumber : ketix.id

__Terbit pada
17/06/2020
__Kategori
News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PropellerAds